Mahfud MD: WTP Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi 

JATIMTIMES - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tak menjamin sebuah lembaga tak ada korupsi. Hal itu disampaikan dalam cuitan di Twitter pribadinya. 

"WTP tak jamin tak ada korupsi," tulis Mahfud MD. 

Baca Juga : Kesenian Jaranan Ramaikan "Deklarasi Lanyalla The Next President 2024"

Menurut Mahfud, WTP hanya menilai kesesuaian antara transaksi dan buku laporan keuangan. Sehingga, hal tersebut bukanlah menjadi jaminan sebuah lembaga bebas terhadap kasus korupsi. 

"WTP itu bukan menjamin tidak adanya korupsi. WTP itu hanya kesesuaian transaksi yang dimasukkan dalam laporan keuangan," ucap Mahfud.

Mahfud mencontohkan, Mahkamah Konstitusi (MK) dengan predikat WTP 14 kali, kemudian dua hakimnya didapati dengan kasus korupsi. Begitu juga Mahkamah Agung yang juga terdapat hakimnya yang terlibat kasus suap. 

"Begitu Juga  MA, K/L, pemda, DPR/D, semua WTP tapi pejabatnya dipenjara-korupsi. Kemarin ada OTT di MA dan bupati divonis karena suap untuk dapat WTP," cuitnya.

Baca Juga : Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu RI, Relawan Anies P-24: Itu Berlebihan, Mereka Tak Tahu UU Pemilu

Selain itu, saat kunjungan kerja di Malang beberapa waktu lalu, Mahfud menyampaikan kasus  Gubernur Papua Lukas Enembe, yang kini terjerat korupsi. Padahal, Papua selama ini telah mendapatkan gelar  WTP 7 kali berturut. Bahkan Papua mendapatkan penghargaan dari menteri keuangan karena WTP. 

"Sehingga kenapa korupsi?, Berarti salah itu korupsi?, Endak. Selama ini orang-orang yang korupsi kantornya WTP semua. Selama ini MK itu sampai sekarang sudah belasan kali WTP tp ada koruptornya," ujarnya...

Baca Selengkapnya