Pemkab dan ATR/BPN Lamongan Minimalisir Sengketa Tanah Melalui PTSL

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan melalui Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lamongan terus berupaya melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Hal tersebut, dilakukan sebagai upaya melakukan penyelesaian sengketa, dan konflik pertanahan reforma agraria di Lamongan. Dalam kurun waktu 5 tahun, program PTSL memberikan impek yang signifikan, di mana pendaftaran tanah menjadi lebih cepat atau sebanding dengan 70 tahun sebelum adanya program PTSL.

Baca Juga : Polisi di Tulungagung Ajak Siswa Disiplin dan Jauhi Paham Radikal

Berdasarkan data hasil capaian pendaftaran tanah, secara nasional telah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,7%. Untuk mencapai target 100% tahun 2025 akan terus dilakukan penyusunan strategi yang terbaik.

Membacakan sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, pada upacara hari ulang tahun ke-62, UU Pokok Agraria  (UUPA), Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan, dalam upaya mengejar Terget PTSL, diwajibkan untuk menjaga kualitas pokok yang dihasilkan agar tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari.

"Sampai saat ini, persengketaan tanah masih sering menjadi permasalahan di masyarakat, dan masih banyak pengaduan terkait hal tersebut, untuk itu terus bersinergi dengan empat pilar yang diantaranya terdiri dari Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan," tutur Bupati Yes.

Di Lamongan sendiri, di tahun 2022 jumlah kuota PTSL Lamongan sejumlah 58.000, hal ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu sebesar 118.000. Penentuan jumlah kuota yang didasarkan oleh ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat ini, menurut Kapala kantor BPN Lamongan Eko Jauhari, dengan jumlah kuota yang lebih sedikit dapat mempermudah dan mempercepat dalam pendistribusian program PTSL di Lamongan.

Baca Juga : Baca Selengkapnya