Di Bawah Rintik Hujan, DPD PKS Kota Malang Gelar Flash Mob Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

JATIMTIMES - Di bawah rintik hujan, 100 kader dan simpatisan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang membentangkan spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di persimpangan Rajabally, Kayutangan,  Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Klojen, Kota Malang. 

Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanto Djoko Purnomo mengatakan, di tengah pandemi covid-19 yang belum usai, perekonomian di segala sektor masih berusaha untuk bangkit. Menurut dia, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi merupakan tindakan yang fatal karena akan berimbas kepada kehidupan masyarakat. 

Baca Juga : Sekjen PAN Eddy Soeparno: Gus Lukman Banyak Membantu Saya

"Kenaikan harga BBM bersubsidi yang diumumkan oleh pemerintah alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang dan ringan karena mendapat BLT. Justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya," ungkap Ernanto, Sabtu (10/9/2022). 

Menurut dia, ketika pemerintah beranggapan bahwa subsidi BBM kerap kali tidak tepat sasaran, itu merupakan pendapat yang keliru. Pasalnya, BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. 

Selain itu, Ernanto menyampaikan bahwa kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Sebab,  mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin. Jadi, adanya kebijakan ini akan menjadikan semakin miskin. 

"Dengan tegas, DPD PKS Kota Malang dan Fraksi PKS DPRD Kota Malang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM bersubsidi," tegas Ernanto. 

Menurut dia, pemerintah memerhatikan kondisi masyarakat yang belum lepas dari dampak ekonomi akibat pandemi covid-19. Pihaknya meyakini masih bisa dilakukan prioritas anggaran oleh pemerintah sebagai pengemban amanah untuk memajukan kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial sesuai termaktub dalam Pembukaan UUD 45 alenia keempat.

Selain itu, pihaknya  yakin terdapat langkah bijak dari pemerintah untuk menyejahterahkan rakyat tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Terlebih lagi, pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas. 

"Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi...

Baca Selengkapnya