HMI Bondowoso Tolak Rencana Kenaikan BBM dan Tuntut Bupati Tunaikan Visi-Misi Bondowoso Melesat
Reporter
Abror Rosi
Editor
A Yahya
02 - Sep - 2022, 02:58
JATIMTIMES - Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bondowoso-Situbondo kembali turun jalan, Kamis (1/9/2022). Kali ini mereka menolak rencana kenaikan harga BBM, menuntut reformasi birokrasi internal kepolisian serta menagih visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.
Dalam rangka menagih janji dalam Visi Misi itu, sejumlah massa HMI melakukan orasi serta aksi saling dorong dengan sejumlah aparat kepolisian untuk memasuki kantor pemkab. Namun, Massa tersebut ditahan oleh sejumlah petugas yang pada akhirnya rencana dialog HMI dengan Bupati dan Wabup tentang pembangunan infrastruktur serta misi melesat tak terlaksana.
Baca Juga : Miris, Warga Kabupaten Malang Ternyata Doyan Buang Makanan
Ketua Umum HMI Cabang Bondowoso-Situbondo Moh Syeh Zainul Hali tidak menerima alasan tersebut. Dirinya tetap meminta untuk dijadwalkan secara pasti agar ketemu Bupati. Namun, hal tersebut tak diindahkan, sehingga gagasan dan ide Mahasiswa ini tak tersampaikan. "Kami akan terus mengawal ide dan gagasan kami hingga bisa berdialog langsung dengan Bupati dan Wabup," terangnya.
Akibat aspirasi tak soal visi misi Bupati tak tersampaikan, pria yang akrab disapa Enong ini akan menindaklanjuti untuk melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. Dirinya memberikan waktu satu kali 24 jam untuk kepastian respon tersebut. "Kami meminta kepastian dalam 24 jam ini. Jika tidak ada kejelasan kami akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih besar," katanya.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa Moh Ikrom Suharyadi, mengomandoi sejumlah massanya untuk melanjutkan rute aksi pada titik ke dua. Yakni kantor DPRD Bondowoso. Di lokasi, Ketua DPRD Bondowoso langsung menerima massa tersebut.
Dilanjutkan audiensi bersama di ruang paripurna. Ikrom mempertanyakan secara tegas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Bondowoso. "Buat apa menyepakati rencana pembangunan yang pada ujungnya tidak terlaksana," tanyanya.
Dirinya menilai, DPRD Bondowoso belum maksimal sebagai fungsi pengawasan. Ia mengungkapkan, segala bentuk perencanaan pembangunan yang diusung Bupati dalam RPJMD juga terdapat peran DPRD dalam mengesahkan...