Neni Anggota DPRD Banyuwangi: Pencegahan dan Penaggulangan Kejahatan Seksual Butuh Peran Aktif Semua Pihak

JATIMTIMES - Kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menarik keprihatinan anggota dewan. Terlebih lagi kejadian itu di tengah eksekutif dan legislatif berupaya mewujudkan Banyuwangi menjadi kabupaten yang layak anak.

Keprihatinan itu disampaikan oleh Neni Viantin Diah Martiva, Anggota DPRD Banyuwangi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di rumahnya pada Jumat (22/07/2022).

Baca Juga : Film One Piece Red Siap Tayang di Indonesia September 2022, Berikut Sinopsisnya

“Termasuk kita sudah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang salah satunya bagaimana anak mendapatkan perlindungan,” jelas Neni.

Menurut dia Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak

 “Tidak menutup kemungkinan kasus-kasus lain yang membutuhkan peran serta semua pihak dalam mencegah dan menanggulangi bersama, baik dari masyarakat, sekolah, lingkungan dan terutama keluarga. Sehingga anak yang menjadi korban kekerasan seksual berani mengungkapkan kepada keluarganya sehingga permasalahan segera bisa dituntaskan,” imbuhnya.

Selanjutnya dewan  memberikan apresiasi atas kesigapan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak yang dilakukan oleh oknum pengasuh Ponpes dan guru yang seharusnya membimbing dan melindunginya.

Terhadap para pelaku dia berharap agar APH memberikan sanksi terberat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada agar mampu menjadi shock teraphy bagi orang lain yang akan melakukan perbuatan jahat.

Baca Juga : Baca Selengkapnya