KPK Tegaskan Akan Tetapkan dan Tangkap Tersangka dalam Penyidikan di Tulungagung, Ini Kasusnya

JATIMTIMES - Penyidikan dilakukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tulungagung, terkait dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 hingga tahun 2018. 

Menurut keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri yang dikutip dari berbagai media online, sejumlah pihak akan ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan, penetapan tersangka ini akan dilakukan sekaligus dengan penangkapan dan penahanan.

Baca Juga : Rangkaian HUT Kota Mojokerto, Job Fair di Mal Pelayanan Publik Gajah Mada Diserbu Ribuan Pencari Kerja

Saat ini, penyidikan lembaga antirasuah yang dilakukan di Mapolres Tulungagung itu  dalam rangka mengumpulkan sejumlah bukti. "Dalam penyidikan ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka," kata Ali dikonfirmasi pada Selasa (28/6/2022).

Meski telah memastikan akan ada tersangka dalam penyidikan kali ini, pihak KPK  belum dapat menyampaikan kontruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan, KPK akan mengumumkan pihak-pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk konstruksi perkara dan pasal pidana yang disangkakan," ucapnya.

Dalam penyidikan yang berlangsung, sejumlah pihak dipanggil untuk diminta keterangan sebagai bentuk upaya pengumpulan sejumlah bukti.  "KPK berharap dukungan masyarakat yang apabila memiliki berbagai informasi terkait perkara ini untuk segera dapat menyampaikan kepada tim penyidik KPK untuk segera kami dalami info dimaksud," imbuhnya.

Seperti diketahui, sejak Senin (27/6/2022) kemarin Mapolres Tulungagung dipinjam KPK untuk keperluan kegiatan penyidikan. Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto membenarkan bahwa  dua ruangan di Mako Polres untuk kepentingan penyidikan.

"Iya, jadi perlu saya sampaikan memang ada permintaan dari KPK meminjam ruangan di Mapolres Tulungagung untuk keperluan penyidikan," kata  Handono, Senin (27/6/2022).

Meski membenarkan ada permintaan pinjam ruangan, AKBP Handono tidak berkenan menjelaskan siapa saja yang diperiksa materinya apa. "Kalau siapa yang diperiksa dan apa materinya, sebaiknya ditanyakan langsung ke humas KPK," ujarnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya