Kuasai Dekanat dan Majelis Wali Amanah, Calon Rektor dari KAHMI Menguat

JATIMTIMES - Calon Rektor Universitas Brawijaya (UB) periode 2022-2027, sepertinya sudah mulai terbaca. Dari enam kandidat yang muncul, ada dua nama yang paling menguat. Salah satu dari keduanya pun digadang-gadang bakal menjadi orang nomor satu di Kampus Biru itu.

Satu nama yang paling dijagokan untuk menduduki kursi rektor lima tahun ke depan adalah Prof. Dr. Ir. Imam Santoso MP. Nama Imam menguat, karena dia disebut menjadi calon yang dikondisikan secara tersistematis untuk menjadi rektor.

Baca Juga : Wali Kota Kediri Beri Paket Sembako Gratis untuk Nenek Berusia 100 Tahun

Nama Imam, berdasarkan keterangan salah satu guru besar di UB, dijagokan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). "Untuk suksesi rektor periode ini, KAHMI memajukan empat nama. Tapi nanti yang dikondisikan untuk menang adalah Prof Imam. Rencananya, tiga besar calon rektor yang akan diserahkan ke MWA (Majelis Wali Amanah) diusahakan dari KAHMI semua," terang guru besar bidang ilmu pasti tersebut.

Selain Imam, tiga nama calon rektor dari elemen KAHMI adalah Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si Ak; Prof. Widodo, S.Si.,M.Si.,Ph.D.Med.Sc dan Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA Ph.D.

Sedangkan kedua calon berikutnya adalah Prof. Candra Fajri Ananda SE, Msc, PhD dari unsur independen dan Prof. Dr. Marjono MPhil dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). "Dua nama ini nantinya dikondisikan agar tidak bisa maju ke tiga besar. Pengondisiannya sudah sejak dari awal," tambah salah satu guru besar dari ilmu pasti lainnya.

Dia menjelaskan, salah satu upaya mengkondisikan yang dilakukannya adalah menetapkan anggota senat universitas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga muncul apa yang dinamakan dengan Legal Opinion yang menyatakan bahwa senat UB saat ini adalah ilegal atau tidak sah secara hukum.

"Kalau saya melihat dari tata bahasanya, data, serta dasar hukum, sepertinya yang membuat legal opinion tersebut adalah orang-orang yang paham dan sangat kompeten di bidang hukum," sambung profesor yang murah senyum ini.

Karena senat diangkat dengan cara tidak sah secara hukum, maka produk hukumnya juga tidak sah. Salah satu produk hukum dari senat adalah pengangkatan nama-nama di MWA. "Sebenarnya, jika senat sudah diangkat dengan cara melanggar hukum, maka semua produk hukum senat dan turunannya juga tidak sah, termasuk pengangkatan MWA," terangnya...

Baca Selengkapnya