Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan BBM, DPRD Kota Blitar: Kami Bersama Rakyat

JATIMTIMES - Mahasiswa di Kota Blitar ikut bergerak dalam aksi mahasiswa 11 April. Dalam aksi ini, para mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Kota Blitar di Jalan Ahmad Yani, Senin (11/4/2022).  Aksi para mahasiswa itu untuk menolak kebijakan kenaikan BBM dan menolak wacana penundaan Pemilu serta wacana jabatan presiden tiga periode.

Pantauan JATIMTIMES, mahasiswa memulai aksi dengan jalan mundur, berorasi lalu dilanjutkan dengan aksi teatrikal dan bakar ban. Usai berorasi, para mahasiswa ditemui tiga perwakilan DPRD Kota Blitar. Salah satunya ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo.

Baca Juga : Resep Menu Sahur yang Kaya Nutrisi Hanya dengan 3 Bahan dan Siap Dalam Waktu 5 Menit

Ketegangan pun terjadi saat anggota DPRD Kota Blitar hendak menemui mahasiswa. Teriakan pendemo pun terdengar dari kerumunan massa.

"Sudahlah kita bukan seperti yang  kalian bilang.  Mengolok-olok anggora  DPR dan polisi itu salah. Siapa tahu ada bapak sampean kerja jadi DPR atau jadi polisi. Kita sudah terima yang rekan-rekan kemukakan mari kita masuk kita audiensi di dalam," teriak Yohan Tri Waluyo yang menemui massa aksi.

Meski sudah mendapatkan lampu hijau untuk menggelar audiensi di dalam gedung, mahasiswa bergeming. Mereka mendesak para wakil rakyat melakukan audiensi dan menandatangani kesepakatan bersama di atas panasnya aspal jalanan.

Beberapa isi kesepakatan itu diantaranya menjamin tidak ada kelangkaan BBM khususnya di wilayah Blitar.  Mengirimkan maklumat kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk mengkaji kembali kebijakan serta  memberi jalan keluar yang solutif dan melakukan kontroling stabilitas bahan pokok.

"Saya jadi DPR juga ingin memperjuangkan rakyat. Saya bersama mahasiswa memiliki kepentingan sama. Memperjuangkan rakyat Indonesia. Kesepakatan bersama ini akan saya sampaikan ke DPR RI," imbuh anggota DPRD Kota Blitar dari Partai Golkar, M Hardita Maghdi.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Blitar, Rio Hadi Santoso mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan berangkat dari keresahan masyarakat. Pemerintah dianggap telah menciderai kepercayaan masyarakat.

Baca Juga : Baca Selengkapnya