Ini 5 Agenda Rapat Pleno PWNU Jatim dan Musyawarah Alim Ulama

JATIMTIMES- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menggelar rapat pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, Rabu (30/3/2022). 

Kegiatan diikuti utusan badan otonom (banom) dan lembaga di lingkungan PWNU. Rapat ini membahas lima kelompok. 

Baca Juga : Suami Habisi Istri di Tulungagung, Nyaris Tiap Ketemu Bertengkar

Pembahasan terdiri 4 komisi. Masing-,masing mencakup komisi pendidikan, pengaderan dan sumber daya manusia; komisi ekonomi; komisi kesehatan dan kesejahteraan; komisi media dan literasi dakwah;  serta forum Musyawarah Alim Ulama.

Hadir dalam pembukaan, di antaranya Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar, Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur, sejumlah kiai jajaran PWNU Jawa Timur, dan Forkopimda Provinsi Jatim dan Tuban. 

"Insya Allah Kiai Agoes Ali Masyhuri memberikan taujihat sebagai arahan ulama kepada peserta rapat pleno. Demikian pula kehadiran Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar akan memberi semangat tersendiri bagi kami," tutur H Nasruddin Ali, ketua panitia dalam keterangan Rabu (30/3/2022) pagi.

Tantangan Problematika Keumatan

Salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Huda Tuban mengingatkan, Nahdlatul Ulama sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki faham moderat sekaligus penyangga utama bangunan nation state building kurang mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan terkesan lebih dimobilisasi untuk kepentingan politik sesaat.

"Ideologi aswaja yang moderat dan menjadi ruh ideologi NU serta menjadi ciri khas Islam Nusantara kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Demikian pula sistem ekonomi pro-pasar (neo-kapitalisme) yang dianut oleh pemerintah Indonesia lebih banyak memberi manfaat kepada para penguasa modal sekaligus melemahkan daya saing kelompok masyarakat kecil. Inilah persoalan yang menjadi kegelisahan para pimpinan di jajaran PWNU Jatim," tuturnya, didampingi M Amin Mujib, Wakil Bendahara PWNU Jatim.

Demikian pula masalah perkembangan teknologi informasi yang tidak disertai alat control yang memadahi oleh pihak pemerintah menyebabkan dekadensi dan kerusakan moral generasi muda Indonesia. 

"Kurangnya perhatian pemerintah terhadap adaptasi perubahan iklim dan pemanasan global membayakan bagi eksistensi dan kelangsungan hidup ekosistem, lingkungan, serta masyarakat kelas bawah"...

Baca Selengkapnya