Menko Airlangga: Indonesia Memiliki Potensi Pendapatan Rp 8 Ribu Triliun dari Perdagangan Karbon

JATIMTIMES - Indonesia memiliki potensi pendapatan sebesar Rp 8 triliun dari perdagangan karbon dari hutan, mangrove dan gambut. Melihat hutan dan lautan Indonesia yang luas berpotensi menghasilkan kredit karbon yang dapat ditransaksikan di tingkat global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembangunan rendah karbon menjadi salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060.

Baca Juga : Banjir Diskon dan Harga Spesial, Graha Bangunan Hadirkan Paint Festival

Komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi hijau didukung dengan alokasi anggaran melalui skema APBN dan non-APBN dalam pembiayaan program ekonomi hijau. Program ekonomi hijau inklusif dilakukan sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.

Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaannya telah masuk dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga prioritas. “Yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon,” kata  Airlangga saat acara Global Network Week di  Universitas Indonesia, dalam keterangan, Selasa (15/3/2022).

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN. Dimana 88,1 persen diantaranya dibelanjakan dalam bentuk infrastruktur hijau sebagai modal utama transformasi ekonomi hijau di Indonesia.

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam UU Nomor 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia sekitar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Indonesia menetapkan target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional,” tegas Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.

Airlangga mengaku, tantangan pembangunan rendah karbon sangat besarnya investasi yang dibutuhkan. Dengan, pendanaan perubahan iklim Indonesia membutuhkan Rp 3.799 triliun jika mengikuti NDC atau komitmen berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon nasional untuk mengurangi dampak perubahan iklim...

Baca Selengkapnya