Minyak Goreng Langka, LDII dan Politisi DPR Minta Pemerintah dan Masyarakat Bekerja Sama
14 - Mar - 2022, 07:18
JATIMTIMES - Persoalan minyak goreng belum sepenuhnya selesai. Banyak keluarga di Indonesia mengeluhkan minyak goreng mahal dan langka. Hal itu menjadi perhatian DPP LDII dan politisi DPR yang meminta pemerintah dan masyarakat bekerja sama.
“Bagi kami yang merupakan bagian masyarakat, fenomena ini menyedihkan. Ada seorang ibu meninggal dunia, saat antre minyak goreng. Padahal informasinya produksi minyak goreng mencukupi untuk kebutuhan nasional,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat dijumpai usai bertemu anggota DPR RI Fraksi Golkar di Kantor DPP LDII, Senin (14/3/2022).
Ia mengatakan bila produksi minyak goreng telah mencukupi, artinya pemerintah perlu meningkatkan pengawasan. Agar, pasokan untuk dalam negeri tercukupi. “Tidak ada yang diam-diam mengekspor melebihi batas yang ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.
Menurutnya, pengetatan pengawasan ini penting, karena lama-kelamaan masyarakat yang panik bisa menciptakan rush. Sehingga berani melanggar, memberanikan diri menyimpan yang sebenarnya juga sedikit. "Tapi kalau masyarakat yang menyimpan jutaan tentu minyak goreng yang tersimpan juga otomatis jadi banyak,” ujar Chriswanto.
Ia berharap pemerintah mengawasi dengan ketat, sehingga produksi minyak goreng yang mencukupi kebutuhan nasional tersebut bisa terdistribusi dengan baik. “Dengan pengawasan ketat, tidak lagi terjadi antrean,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat harus sabar dan pemerintah harus lebih teliti. Dengan demikian tumbuh kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) produksi minyak sawit mentah (CPO) mencukupi.
“Tapi persoalannya memang pada pengawasan, benarkah yang 70 persen di ekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri,” tukasnya.
Singgih menyebut, bila produksi untuk dalam negeri tidak cukup juga, ia meminta pemerintah meningkatkan pasokan untuk dalam negeri mencapai 40 persen...