Polemik Nama Soeharto Tidak Ada di Keppres 1 Maret, Mahfud MD dan Fadli Zon Saling Serang
Reporter
Desi Kris
Editor
Pipit Anggraeni
05 - Mar - 2022, 05:44
JATIMTIMES - Polemik Keputusan Presiden RI 2/2022 yang tidak mencantumkan Soeharto terkait peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 rupanya kian panas. Bahkan, karena hal itu membuat Menko Polhukam Mahfud MD dan Anggota DPR Fadli Zon saling serang.
Mahfud dan Fadli saling berbalas argumen. Dilansir melalui situs Sekretariat Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara telah resmi diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga : Pelebaran Sungai Pasca Banjir Bandang di Kota Batu Dikebut
Keppres tersebut mengatur terkait Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Pada diktum kesatu dan kedua keppres itu dinyatakan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang jatuh pada 1 Maret dan bukan merupakan hari libur.
Keppres itu juga dijelaskan alasan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Pada poin c pertimbangan Keppres terdapat pembahasan berkaitan dengan sejarah serangan umum 1 Maret 1949.
Pada poin itu memang tidak tercantum nama Soeharto.
"Bahwa peristiwa Serangan Umum I Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," bunyi poin c pertimbangan Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara tersebut.
Hal itu lantas ramai dibahas oleh publik bahkan sempat menjadi trending di Twitter. Menko Polhukam Mahfud MD pun buka suara terkait persoalan tersebut.
Ia menyampaikan keppres itu tidak menghilangkan nama Soeharto dari sejarah serangan umum 1 Maret 1949.
"Kepres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas 1 titik krusial sejarah. Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949," kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Kamis (3/3/2022)...
