Tersangka Dugaan Korupsi Pasar Balung Tempuh Praperadilan, Kapolres Jember Digugat Rp 1 Miliar Lebih

JATIMTIMES – Kasus dugaan koruspi rehabilitasi Pasar Balung Jember memasuki babak baru. Satu dari dua  tersangka, yakni   DS  selaku pejabat pembuat Komitmen (PPK),  menempuh langkah praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jember.

Dalam kasus ini, selain DS, tersangka lain adalah JN selaku pelaksana proyek. DS dan JN ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Jember.

Baca Juga : Babak Baru Kasus Investasi Bodong di Lamongan, 50 Korban Laporkan Reseller ke Polisi

M. Husni Thamrin selaku kuasa hukum DS, Selasa (25/1/2022), mendaftarkan gugatan praperadilan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Jember. Daftar gugatan ini sendiri teregister di PN Jember dengan nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Jmr dengan termohon dalam gugatan adalah kapolres Jember.

Thamrin menjelaskan, dasar gugatan praperadilan dengan penetapan kliennya sebagai tersangka dinilai ada pelanggaran terhadap KUHP terkait penyelidikan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana terkait administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

“Saya melihat adanya kesalahan administrasi dalam proses penyelidikan yang dilakukan penyidik di Polres Jember terhadap klien saya. Penyidik menggunakan tim ahli dari perguruan tinggi di Jember untuk melakukan audit terhadap kerugian. Tim ahli yang didatangkan oleh penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor klien kami. Sedangkan kewenangan tim ahli dalam hal penyidikan ini apa?" ujar Thamrin kepada sejumlah wartawan usai mendaftarkan gugatan praperadilan di PN Jember.

Selain itu, Thamrin menyebutkan adanya kesalahan penyidik. Yakni penyidik dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap kliennya menyebutkan adanya kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan hitungan dan audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Padahal, dia menganggap BPKP tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

“Perhitungan kerugian keuangan negara dengan dasar perhitungan yang dilakukan oleh BPKP ini juga salah karena saat ini BPKP tidak mempunyai kewenangan menyatakan adanya kerugian keuangan negara. BPKP hanya bersifat melakukan pemeriksaan. Ya kalau dulu memang ada kewenangannya (menyebut kerugian negara). Tapi kewenangan itu saat ini sudah tidak ada,” jelasnya...

Baca Selengkapnya