Ketua Demokrat Kabupaten Malang: Sikap DPP terhadap Hasil Musda VI Menentukan Nasib Partai di Jawa Timur 

JATIMTIMES - Nasib Partai Demokrat pada pemilu 2024 di Jawa Timur ditentukan oleh pilihan DPP terhadap dua calon kuat Ketua DPD Demokrat pada Musyawarah Daerah (Musda) VI di Hotel Shangri-La, Kamis (20/1/2022) lalu. 

Seperti diketahui, Musda VI Demokrat Jawa Timur telah usai digelar dan menghasilkan dua calon Ketua DPD definitif yakni Bayu Airlangga (25 suara DPC) dan Emil Elestianto Dardak (13 suara DPC dan 1 suara DPD).

Baca Juga : Disaksikan Sejumlah Tokoh, Pengurus IKA PMII Kota Malang 2021-2026 Resmi Dilantik

Melihat fakta ini jelas tergambar bahwa mayoritas pengurus DPC di seluruh Jawa Timur menginginkan Bayu Airlangga sebagai nahkoda baru DPD Demokrat 5 tahun ke depan. 

Namun, sebelum ditentukan siapa yang layak memimpin Demokrat Jawa Timur, kedua calon ini akan melalui serangkaian fit and proper test oleh pengurus DPP khususnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sesuai AD/ART dan peraturan organisasi (PO) keputusan akhir siapa yang akan ditetapkan menjadi Ketua DPD Demokrat Jatim definitif tergantung keputusan DPP dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menyikapi dinamika politik ini, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Malang Ir Ghufron Marzuqi mengatakan sikap DPP terhadap hasil Musda VI yang baru digelar menjadi penentu nasib partai pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kalau DPP tidak hati-hati memilih nahkoda baru DPD Demokrat Jawa Timur maka implikasinya akan sangat jelas pada lemahnya persiapan Demokrat Jawa Timur menghadapi Pemilu 2024 mendatang,” jelas Ghufron Marzuqi. 

Hal tersebut, lanjut Ghufron, bukan tanpa alasan. Sebentar lagi seluruh DPC di Indonesia, termasuk di Jawa Timur akan sibuk menghadapi verifikasi faktual partai yang merupakan langkah awal persiapan menuju pertarungan politik Pemilu 2024. 

Jika aspirasi yang berkembang di tingkat grass root (akar rumput) tidak terakomodir oleh DPP, menurut Ghufron, jangan salahkan jika semangat para ketua DPC untuk mengurus partai akan hilang karena mereka merasa tidak dihargai aspirasinya oleh DPP.

Baca Juga : Baca Selengkapnya