Untuk Kepentingan 2024, DPP Demokrat Tegaskan Musda Bukan Adu Suara dan Uang

JATIMTIMES - Musyawarah daerah (musda) Partai Demokrat di sejumlah daerah dianggap bukan ajang beradu kekuatan dan uang. Musda lebih merupakan sarana untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam menghadapi Pemilu 2024. 

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat Herman Khaeron, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga : Ketua Demokrat Lumajang Yakin, AHY Pilih Sosok Berpengalaman Sebagai Pimpinan di Jatim

Herman menyatakan, musda bukan persoalan meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Namun, dukungan dari pemilik suara harus tetap memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan organisasi. 

“Selebihnya dapat meyakinkan DPP bahwa ketua DPD mampu memperbanyak pemilih demokrat di wilayahnya. Sehingga menang dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” ujar Herman.

Herman menambahkan, protokol kesehatan ketat wajib diterapkan dalam pelaksanaan musda. Seluruh peserta akan menjalani tes Covid-19 dan dipastikan dalam kondisi sehat.

Dia berharap musda dapat berjalan secara demokratis, tertib, aman, dan lancar. “Musda adalah amanat AD/ART tahun 2020, dengan prinsip dasar pelaksanaan yang harus dipedomani seluruh kader adalah sebagai ajang konsolidasi, harmonisasi, dan rekonsiliasi,” kata Herman.

Herman mengatakan, pelaksanaan musda kali ini tidak memilih ketua, melainkan mengusulkan bakal calon (bacalon), menetapkan elemen formatur, dan keputusan-keputusan lainya.

Baca Juga : Kasus Perampokan di Jember, Pelaku Seorang Diri, Ini Motifnya

“Kemudian sidang musda mengusulkan nama calon, maksimal tiga nama calon, dan sedikitnya satu calon ke Tim 3 DPP dalam hal ini ketua umum, sekretaris jenderal, dan ketua BPOKK untuk mengikuti tahap pascamusda,” tegas Herman.

“Kalau dulu yang menentukan ketua DPD adalah suara terbanyak, tetapi sekarang yang terpenting para calon memenuhi persyaratan calon...

Baca Selengkapnya