Respons KPU soal Isu Dugaan Politisasi Jadwal Pemilu 2024 Jadi "212"
Reporter
Desi Kris
Editor
Yunan Helmy
16 - Jan - 2022, 04:42
JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut pihaknya masih berpegang pada dua opsi skenario tentang tanggal Pemilu 2024. Pernyataan tersebut merespons munculnya isu soal politisasi tanggal Pemilu 2024, yaitu 21 Februari menjadi "pemilu 212".
Opsi pertama adalah pemilu serentak akan digelar pada 21 Februari dan pilkada serentak pada 27 November. Sedangkan opsi kedua yaitu pemilu serentak pada 15 Mei 2024 dan pilkada serentak pada Februari 2025.
"Sampai saat ini usulan kami sebagaimana yang sudah dibahas," kata Ketua KPU Ilham Saputra.
Ilham pun tidak berkomentar banyak terkait isu pemilu 212. Ia hanya memastikan KPU mematangkan dua opsi yang ada sebelum menggelar rapat dengan DPR dan pemerintah.
Pemerintah diklaim tolak pemilu 212
Diketahui, tanggal 21 Februari bisa menjadi simbol 212. Seperti diketahui, simbol 212 erat kaitannya dengan gerakan politik kelompok tertentu dalam beberapa waktu terakhir.
"PPP berpandangan, jika tanggal 21 Februari ini dikhawatirkan oleh pemerintah atau pihak manapun akan dipolitisir karena bisa disingkat '212', maka ya bisa dipertimbangkan 1-2 hari sebelum atau sesudahnya," kata Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani.
Kendati demikian, kekhawatiran itu tidak bisa menjadi alasan agar pemilu digelar bulan Mei sebagaimana usulan pemerintah. Menurut Arsul, kekhawatiran 21 Februari ditunggangi oleh kelompok tertentu terlalu berlebihan.
Sementara, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani juga mengatakan bahwa argumentasi penolakan 21 Februari karena khawatir momen 212 tidak berdasar dan berlebihan. Menurut dia, secara historis 212 bukan bulan Februari, melainkan bulan Desember.
"Jadi ini alasan yang hanya mengada-ada, sama sekali tak ada nilai substansi maupun teknis yang relevan sebagai justifikasi penolakan," ujar Kamhar.
Lebih lanjut, Kamhar menduga pemerintah selalu mencari-cari alasan untuk menunda pemilu, termasuk menciptakan 'hantu politik 212' sebagai alasan. Hal tersebut dinilai sangat melecehkan akal sehat.
Kamhar lalu menegaskan, Demokrat akan tetap mendukung usulan KPU soal jadwal Pemilu 2024 diselenggarakan pada 21 Februari. Menurut dia, pemilihan tanggal itu telah memperhitungkan secara matang dan mempertimbangkan berbagai aspek...
