PBNU-Muhammadiyah Kompak Bantah Yaqut yang Sebut Kemenag Hadiah Negara untuk NU
25 - Oct - 2021, 07:13
JATIMTIMES - Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi polemik. Pasalnya, pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Sontak saja, pernyataan Gus Yaqut itu langsung menjadi kontroversi dari berbagai pihak. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah pun kompak membantah pernyataan Gus Yaqut tersebut.
Baca Juga : Menengok Kembali Novel Masterpiece Buya Hamka ketika Kapal Van Der Wijck Dikabarkan Ditemukan
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan bahwa Kemenang bukan hanya milik NU. Ia mengatakan semua pihak bisa memimpin Kemenag asal bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan dan kesejahteraan.
"Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," kata Helmy dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10/2021).
Helmy juga menyampaikan NU memang punya peran penting dalam penghapusan 7 kata Piagam Jakarta saat dituang ke Pancasila. Namun, hal tersebut tidak membuat NU menjadi istimewa dalam pemerintahan.
Lebih lanjut, Helmy menuturkan NU tidak boleh semena-mena. Ia juga menegaskan NU tak berniat memanfaatkan momen sejarah untuk melakukan kesewenang-wenangan.
"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privelege dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan," tutur Helmy.
Selain itu, Helmy mengatakan jika pernyataan soal Kemenag hadiah negara untuk NU merupakan pendapat pribadi Gus Yaqut. Ia menyayangkan pernyataan itu diucapkan oleh seorang menteri.
"Pada dasarnya, semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama, dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika," ucap Helmy.
Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara di dalamnya adalah milik semua. Bukan dikuasai atau bentuk hadiah bagi 1 kelompok saja...
