Sampaikan Pendapat Akhir di Perubahan APBD, Fraksi PKS Dorong Pemkot Malang Segera Kejar Target 

JATIMTIMES - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang punya perhatian besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu juga PKS mendorong Wali Kota Malang berupaya keras memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dorongan itu disampaikan PKS dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2021. 

Baca Juga : Penerimaan Pajak Baru Separo, Pemkot Batu Dorong Pengusaha Cafe dan Restoran Segera Bayar Kewajiban

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Rokhmad mengatakan, terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan utamanya terkait beberapa target Pemkot Malang. Di antaranya untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang di semester pertama yang masih 36,43 persen dari target APBD murni. 

Maka dari itu, pihaknya mendorong agar Pemkot Malang membangun sinergisitas yang baik dengan seluruh komponen perangkat daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis, efektif dan terukur agar dapat memenuhi target PAD yang telah ditentukan dalam APBD Perubahan TA 2021. 

Mengenai pengoptimalan teknologi, Fraksi PKS DPRD Kota Malang juga mendorong Pemkot Malang untuk mengoptimalkan penerapan teknologi terintegrasi dalam hal menghimpun dan monitoring pajak. "Hal ini terbukti diterapkan di beberapa daerah dengan konsep Smart Tax, e-Tax, e-Controlling, e-Performance, dan e-Audit sehingga mempermudah masyarakat untuk secara aktif dalam membayar pajak," terang Rokhmad. 

Selain itu, Pemkot Malang juga didorong untuk memastikan anggaran belanja yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 30 miliar dapat segera terealisasikan. "Hal ini terutama yang berkenaan dengan alokasi dalam mempercepat penanganan Covid-19 serta dampak ekonomi yang ditimbulkan," ujarnya. 

Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 yang di dalamnya memuat seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Dengan adanya penyerapan anggaran ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata Rokhmad. 

Fraksi PKS juga mendorong Pemkot Malang agar segera menuntaskan masalah hukum yang menghambat revitalisasi di dua pasar tradisional yakni Pasar Blimbing dan Pasar Gadang...

Baca Selengkapnya