WALHI Jatim Sebut Pemkab Malang tidak Punya Pengalaman Kelola Kawasan Hutan
Reporter
Tubagus Achmad
Editor
A Yahya
03 - May - 2021, 05:28
MALANGTIMES - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim angkat bicara soal rencana Bupati Malang Sanusi mengambil alih pengelolaan hutan di wilayah Kabupaten Malang yang saat ini dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang. Terlebih alasan yang dilontarkan Sanusi salah satunya karena jika terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain-lain, Pemkab Malang yang disalahkan.
Walhi Jatim menilai Pemkab Malang tidak punya pengalaman untuk mengelola kawasan hutan. "Kalau tanah kawasan hutan, saya melihat bahwa selama ini problem-problem pengelolaan kawasan hutan, pemerintah daerah sendiri tidak mempunyai pengalaman. Belum teruji juga dia untuk mengelola tanah kawasan hutan. Sehingga wacana pengambil alihan itu menurut saya kurang tepat," ungkap Dewan Daerah WALHI Jawa Timur Purnawan D Negara kepada MalangTIMES.com.
Baca Juga : Vaksin Merah Putih Hasil Riset Unair dan dr Soetomo Ditarget Selesai Desember
Pria yang akrab disapa Pupung ini melanjutkan bahwa jika Bupati Malang Sanusi dasar hukum yang digunakan untuk mengambil alih pengelolaan kawasan hutan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hal itu tetap tidak dapat terealisasi jika tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
"Maksudnya itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Selama pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan kepada pemda, tetap aja tidak bisa," ujarnya.
Pupung pun lebih memberikan saran dan masukan kepada Pemkab Malang jika memang berniat untuk merawat hutan, yakni dengan mengembangkan serta mengembalikan kembali hutan-hutan adat yang ada di Kabupaten Malang.
"Seharusnya pemerintah daerah itu merawat hutan-hutan adat, hutan-hutan wengkon, hutan-hutan masyarakat desa, itu aja yang dirawat, itu yang harus diuri-uri, dibangkitkan lagi oleh Pemkab Malang. Sekarang wacana pengambil alihan pengelolaan kawasan hutan perlu dipertanyakan. Karena pemkab sendiri belum teruji dalam mengelola kawasan hutan," jelasnya.
Namun, kata Pupung sepanjang yang diketahuinya, pihaknya tidak pernah mendengar Pemkab Malang sangat bersikukuh mempertahankan keberadaan hutan-hutan adat maupun hutan-hutan desa di Kabupaten Malang...
