Heboh Kabar Reshuffle Menteri: Sri Mulyani hingga Luhut Disorot

INDONESIATIMES- Belakangan ini, kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin menguat. Bahkan beberapa menteri dalam bidang ekonomi dinilai layak untuk di-reshuffle. 

Sejumlah pakar ekonomi menyebut jika kinerja menteri-menteri yang layak di-reshuffle ini kurang memuaskan. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Baca Juga : Season 2 Belum Tayang, Bridgerton Dikabarkan Berlanjut hingga Musim Keempat

Lantas siapa saja para menteri bidang ekonomi yang dinilai layak diganti? Berikut ulasannya dikutip melalui wawancara eksklusif detik.com:

1. Menteri Keuangan
Menteri bidang ekonomi pertama yang dinilai layak diganti ialah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Hal ini disebabkan membengkaknya utang negara dan defisit APBN berpotensi menghambat pemulihan ekonomi. 

Oleh karena itu, kinerja Sri Mulyani dinilai tak memuaskan. "Jadi dianggap tidak bisa mengendalikan level defisit dan tidak bisa mengendalikan utang. Bahkan narasinya seolah-olah utang itu hal yang baik dan perlu ditingkatkan. Jadi seolah-olah tidak melihat bahwa utang itu memiliki tingkat risiko yang cukup menghambat pemulihan ekonomi dan akan menjadi beban kepada fiskal-fiskal ke depannya," kata Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). 

2. Menteri Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga dinilai layak untuk diganti. Bhima mengatakan jika Ida terlalu berpihak kepada pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya ketimbang para pekerja yang kesulitan di tengah pandemi COVID-19.

"Padahal harusnya kan memprioritaskan bagaimana pekerja, hak-haknya itu diperjuangkan melalui Kemnaker, saya tidak melihat itu," tutur Bhima.

Bhima menyebut jika kepercayaan pemerintah terhadap Kemnaker juga kurang, melihat program Kartu Prakerja yang dinilainya menjadi ranah Kemnaker justru ada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

3. Menteri BUMN
Selanjutnya, Bhima juga menilai jika Menteri BUMN Erick Thohir layak dievaluasi. Hal ini disebabkan, karena Erick belum bisa melakukan rasionalisasi penugasan pemerintah untuk menyehatkan BUMN karya. 

Saat ini, Bhima melihat hal itu belum dilakukan sehingga rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER)-nya terus naik...

Baca Selengkapnya