Dugaan Prostitusi Tempat Karaoke, Pemkot Blitar Akan Panggil Managemen Next KTV

BLITARTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari Polda Jatim terkait penggrebekan salah satu tempat karaoke di Kota Blitar. Namun demikian, Pemkot menegaskan akan segera mengambil sikap pasca kejadian tersebut.

Dikatakan Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun, Pemkot Blitar dipastikan telah mengambil sikap. Dalam waktu dekat Pemkot melalui Satpol PP  memanggil managemen NEXT KTV Karaoke untuk dimintai keterangan. 

Baca Juga : Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso Lakukan Vaksinasi Dosis Kedua

“Kami sudah layangkan surat kepada managemen Next KTV. Mereka akan kita panggil untuk dimintai keterangan,” ungkap Hadi Maskun, Rabu (17/3/2021). 

Dikatakanya, Satpol PP Kota Blitar bekerjasama dengan  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dipastikan akan meninjau perizinan usaha Next KTV Karaoke. Satpol PP dan OPD terkait juga akan memberikan pembinaan kepada seluruh tempat hiburan karaoke. 

“Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membahas perizinan dan pembinaan kepada tempat karaoke,” tegasnya.

Sebelumnya, kalangan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar angkat bicara terkait penggrebekan salah satu tempat karaoke di Kota Blitar oleh Polda Jatim. Tempat karaoke itu, Next KTV, digrebek aparat berwajib setelah diduga menawarkan layanan prostistusi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Blirar, M Nuhan Eko Wahyudi mengatakan, pihaknya sudah mendengar dan mengetahui penggrebekan Next KTV karaoke oleh Polda Jatim. Penggrebekan ini cukup disayangkan, karena selain terjadi di masa pandemi Covid-19, penggrebekan ini juga bukan yang pertama kali terjadi di Kota Blitar. 

“Penggrebekan ini berarti ada yang tidak benar dari perijinan tempat karaoke. Ini sama dengan yang terjadi dengan kafe Maxi Brilian dulu. Kalau yang menggrebek adalah polda berarti dalam pelaksanaan perda ada yang tidak benar,” kata Nuhan kepada awak media,  Kamis (17/3/2021).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menambahkan, dengan kejadian ini pihaknya meminta kepada Pemkot Blitar untuk melakukan evaluasi ijin kafe karaoke di Kota Blitar. 

Baca Juga : Baca Selengkapnya