Menolak Divaksin, Akses Publik Akan Dibatasi

KEDIRITIMES - Pemerintah telah memulai program vaksinasi sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 yang berada di Tanah Air. Program vaksinasi tersebut telah diawali oleh Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama dilakukan vaksinasi pada 13 Januari 2021 lalu.

Sesuai perencanaan, pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity. Sementara itu, pemerintah akan berlaku tegas apabila masyarakat tak mau ikut andil dalam program vaksinasi. Bentuk ketegasan tersebut berupa pembatasan akses publik apabila masyarakat tak mau vaksin.

Baca Juga : Disuntik Vaksin Covid-19, Wabup Irwan Jamin Aman

Perihal ini dijelaskan oleh dr Fauzan Adima, selaku juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Kediri mengatakan, sesuai dengan wacana dari pemerintah pusat, bila masyarakat tak mau divaksin maka mereka tak akan mendapat kartu vaksin sebagai syarat utama perjalanan.

"Kemarin kan ke bandara harus menyertakan bukti swab PCR. Nah nanti tinggal menunjukkan kartu vaksin sudah tidak perlu lagi di swab. Dan ini memang wacana dari pusat. Nanti untuk masyarakat yang tidak mau divaksin ya tidak akan mendapat kartu ini. Sehingga akses publik mereka akan terbatas," terang Fauzan.

Lebih lanjut, dr Fauzan menyatakan, jika vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan asal China, Sinovac tersebut aman dan halal. 

Ini sejalan dengan fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin covid-19 Sinovac.

Baca Juga : Pelaksanaan Vaksinasi Kota Kediri, Berikut Persyaratan yang Harus Diperhatikan

"Vaksin ini aman, suci dan pastinya halal. Jadi masyarakat tak perlu ragu maupun takut untuk dilakukan vaksinasi," tegas Fauzan.