Menghadap Gubernur Jatim, Bara JP Tulungagung Minta Guru Honorer Diangkat P3K

Guru honorer bisa jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau disingkat juga P3K. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, bahwa di tahun 2021 semua guru honorer berkesempatan mengikuti tes seleksi PPPK.

Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Tulungagung melalui DPD Jawa Timur sowan Gubernur Khofifah Indar Pawaransa untuk memperjuangkan nasib guru swasta agar diangkat mejadi PPPK ini. Bukan hanya guru yang di bawah dinas pendidikan, namun diharapkan guru yang mengajar di bawah kemenag juga dipikirkan.

Baca Juga : Sambut PTM 2021, Dikbud Bondowoso Minta Sekolah Siapkan Sarpras Sesuai Prokes

"Kita bersama Bara JP Jawa Timur telah menghadap ke gubernur, Sabtu (26/12/2020) malam, salah satu di antaranya memperjuangkan nasib teman-teman guru swasta baik yang di bawah diknas dan kemenag," kata Ketua Bara JP Tulungagung melalui sekretarisnya Sukardi, Senin (28/12/2020).

Karena saat di Grahadi, disampaikan secara lisan, menurut Sukardi pihak Gubernur Jatim meminta agar Bara JP membuat permohonan resmi dengan surat tentang keinginan itu.

"Bu Gubernur berjanji mau menyampaikan langsung ke menteri, namun kita diminta membuat surat resmi atau keinginan ini disampaikan melalui kontak beliau," jelasnya.

Sukardi yang juga berprofesi sebagai guru swasata di Kalibatur Kecamatan Kalidawir itu berharap agar teman-temannya baik yang ada di Tulungagung atau di Jawa Timur dapat masuk kuota P3K ini.

Baca Juga : Seriusi Kontribusi untuk Kota Batu, Unikama Teken Kerja Sama dengan Barenlitbangda

"Nasib guru swasta ini wajib kita perjuangkan, pertama pengalaman saya sebagai guru swasta dengan honor yang sangat rendah dan tugas mendidik anak sama dengan guru negeri. Kemudian, ini memang menjadi perhatian kementerian pendidikan, ikhtiar ke gubernur ini sekaligus menyampaikan aspirasi yang baik agar teman-teman guru swasta ini berubah nasibnya dengan terus semangat mengabdi pada masyarakat," pungkasnya.

Bara JP tidak merinci berapa jumlah guru swasta yang ada di Tulungagung yang kini menunggu kebijakan pemerintah untuk masuk P3K ini.