Pemuda Pancasila Banyuwangi Pertanyakan Netralitas Penyelenggara Pilbup

Majelis Pimpinan Cabang (MPC)  Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuwangi, mempertanyakan netralitas petugas penyelenggara pemilihan bupati-wakil bupati  Banyuwangi tahun 2020. 

Kecurigaan tersebut muncul dengan adanya sejumlah foto dan video yang viral di media sosial. Di mana ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengacungkan jari seakan tanda memberikan dukungan terhadap salah satu paslon.

Baca Juga : Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat, BNNK Trenggalek Tempel Branding Slogan di Sarana Umum

“Kami tidak mempermasalahkan siapa yang memenangkan Pilkada Banyuwangi. Namun kami berharap semua berjalan dengan jujur dan adil,” ucap Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi Zamroni, Kamis (10/12/2020).

Menurutnya, pada Rabu (9/12/2020) telah tercatat sejarah baru yang mengarah pada keberpihakan atau degradasi independensi penyelenggara Pilbup Banyuwangi 2020. Di mana sejumlah petugas KPPS yang sudah menjalani bimbingan teknis (Bimtek), tiba-tiba melakukan tindakan yang mengundang tanya masyarakat Banyuwangi.

Seakan tak percaya namun kenyataannya ada. Seakan-akan dengan tanpa beban beberapa oknum petugas KPPS berfoto bersama dengan pose mengacungkan jari yang seperti sedang memberikan dukungan terhadap salah satu paslon dalam masa kampanye.

Lebih memprihatinkan, kasus aksi oknum petugas KPPS tersebut terjadi bukan di satu lokasi saja. Namun terjadi di beberapa desa, antara lain, di TPS 03 Desa Blimbingsari, Kecamatan Blimbingsari, TPS 14, Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, TPS 005 Dusun Timurejo, Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi, dan di TPS 06, Desa Balak, Kecamatan Songgon.

Zamroni mengakui, setelah foto acungkan jari para oknum petugas KPPS tersebut viral, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi, langsung mengambil tindakan tegas.

“Apabila foto-foto tersebut tidak viral, apakah ada jaminan mereka ditindak? Lalu apa ada yang bisa menjamin petugas KPPS lainnya tidak melakukan hal serupa?,” tegas mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Selanjutnya, Pemuda Pancasila Banyuwangi juga menyoroti kasus video viral emak-emak tertangkap basah membagikan kerudung bergambar paslon peserta Pilkada Banyuwangi 2020, Senin (7/12/2020) lalu. Aksi yang diduga untuk mengarahkan dukungan dalam masa  tenang tersebut terjadi di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Banyuwangi.

Emak-emak pembagi kerudung yang ditangkap basah berinisial MJT, warga Desa Blambangan dan sebagai warga yang menangkap basah adalah Totok, yang juga warga desa setempat.

Hasil investigasi Pemuda Pancasila, kasus tersebut awalnya sempat gagal dilaporkan kepada Panwascam Muncar, karena ada dugaan intervensi  salah seorang anggota DPRD Banyuwangi yang datang dan marah kepada Totok, si penangkap basah. 

Baca Juga : Update Covid-19: Jumlah Pasien Meninggal di Kabupaten Malang Tambah 1 Orang

Diduga karena merasa takut, Totok membatalkan laporan. Padahal dia sudah membawa MJT lengkap dengan barang bukti ke Kantor Panwascam Muncar. Selanjutnya, anggota DPRD Banyuwangi tersebut membawa keluar emak-emak pembagi kerudung bergambar paslon beserta barang buktinya.

“Informasi yang kami dapat, anggota dewan tersebut marah-marah di depan petugas Panwascam. Dan dia bisa dengan mudah membawa pulang MJT serta barang bukti yang hendak dilaporkan,” jelasnya.

Untungnya, masih Zamroni, masih ada warga masyarakat yang mematuhi dan mentaati aturan, yang selanjutnya melaporkan dugaan kasus tersebut langsung ke Bawaslu Banyuwangi.

“Rentetan kasus yang ditemukan masih sebagian saja. Dan di situ ada indikasi pihak penyelenggara kurang independen. Masa ada temuan warga dibawa pulang anggota dewan dibiarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemuda Pancasila Banyuwangi, juga mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh isu pemenangan dari pihak mana pun. Tetap bersabar sambil menunggu hasil perhitungan resmi KPU Banyuwangi. 

“Yang tak boleh dilupakan, tetap kawal Pilkada Banyuwangi. Mari pastikan semua berjalan sesuai aturan,” tandas Zamroni.