PGRI Banyuwangi Nyatakan Netral Aktif dalam Pilkada

Jajaran pengurus dan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersikap netral aktif dalam gelaran pemilihan bupati-wakil bupati Banyuwangi tahun 2020. Namun bukan netral seperti dogma dan stigma yang diajarkan oleh kolonial Belanda. Aryinya,  netral bukan berati pasif atau pasrah.

Menurut Sudarman, ketua PGRI kabupaten Banyuwangi, pihaknya ingin menyampaikan kepada semua pengurus dan anggota PGRI tentang stigma dan dogma PNS netral itu apabila ditelusuri sampai ke belakang sebenarnya itu ajaran Belanda.

Baca Juga : Viral Video Pendamping PKH Arahkan Dukungan untuk Bacabup Jember, Bawaslu ‘Masuk Angin’?

”Dikatakan netral bukan berati pasif atau pasrah, akan tetapi yang diharapkan aparatur sipil negara (ASN) khususnya guru harusnya berpikir cerdas untuk melihat, mengamati, mencermati visi misi dan program yang ditawarkan dari calon bupati Banyuwangi yang mengarah ke guru,” jelasnya.

Pria asal kecamatan Tegalsari  itu menuturkan sebagai ketua PGRI Banyuwangi, dia tidak pernah mengarahkan guru-guru untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon). Tetapi selalu memberikan pencerahan kepada para guru untuk memilih calon bupati yang berpihak ke guru, bupati yang bisa menyejahterahkan kehidupan guru dan khususnya para guru honorer yang sebenarnya secara kuantitas dan kualitas dibutuhkan dengan kurangnya guru saat ini.

Alumni Universitas Jember itu menambahkan. sikap PGRI sebagai organisasi profesi jelas tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun sebagai warga negara Indonesia yang baik, secara pribadi guru memiliki tugas dan kewajiban dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan  pemilihan bupati-wakil bupati Banyuwangi tahun 2020 yang digelar Rabu 9 Desember 2020.

Baca Juga : Cerita Azrul Dicueki Risma Saat Bahas Persebaya, Tiga Kali Pertemuan Sia-Sia

Sekali lagi, kepala sekolah SMP Negeri 1 Giri itu menegaskan bahwa netral itu bagi para guru bukan berarti pasif,  tetapi bisa bersifat dinamis untuk berpikir cerdas dalam menentukan pilihan sebagai warga yang memiliki hak suara dalam memilih calon pemimpin Banyuwangi dalam lima tahun ke depan.