2 Menteri Dibekuk KPK, Dorongan Jokowi untuk Lakukan Reshuffle Makin Mencuat

Dorongan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle kabinet kini semakin mencuat. Hal ini terjadi setelah dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju dibekuk KPK karena kasus suap.  

Keduanya yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Peter Batubara. Dorongan agar Jokowi segera melakukan reshuffle awalnya muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Fadli Zon.  

Baca Juga : Kunker ke Kabupaten Malang, Mendes PDTT Tegaskan Netral di Pilkada

Fadli menilai jika melihat kondisi saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle kabinet.  

"Memang waktu yang tepat walaupun terlambat untuk reshuffle," kata Fadli.

Meski terlambat, kata Fadli, perombakan ini perlu dilakukan. Ia lantas menyarankan agar posisi menteri bisa diisi dengan orang-orang yang memiliki integritas dan keahlian di bidangnya.  

"Cari orang-orang profesional dan ahli di bidang masing-masing. Punya kapasitas, kapabilitas, integritas," katanya.

Selain itu Fadli juga mengatakan jika penetapan dua menteri sebagai tersangka korupsi ini menjadi pukulan bagi pemerintahan Jokowi. Hal ini tentunya membuktikan jika korupsi terus merajalela di Indonesia bahkan dalam situasi Covid-19.  

Usul untuk dilakukannya reshuffle kabinet juga datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP lantas memberi usul kepada Jokowi untuk segera menetapkan pengganti dua menteri yang kosong tersebut.  

Menurut PPP, hal ini bisa dilakukan melalui reshuffle kabinet.

"PPP mengusulkan kepada Presiden Jokowi segera mengisi pos 2 menteri ini segera secara definitif. Tentu pengisian dua pos menteri ini bisa sekaligus menjadi ruang untuk reshuffle kabinet," kata Sekjen PPP Arsul Sani.  

Di sisi lain, ia mengatakan jika reshuffle ini bukan jalan satu-satunya yang harus dilakukan Jokowi. Anggota Komisi III DPR RI ini pun menyerahkan keputusan sepenuhnya sesuai hak prerogatif yang dimiliki Presiden.

Baca Juga : Bahas Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, DPRD Blitar Segera Panggil Disdik

Ia lantas menegaskan jika saat ini bukanlah waktu untuk menyesali ataupun mengecam pelanggaran hukum yang dilakukan dua menteri tersebut.  

Arsul lantas menilai jika pemerintah, khususnya Jokowi perlu untuk memonitor kebijakan yang tengah berjalan di kedua kementerian.

"Atensi serius secara khusus itu  perlu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi mengingat soal implementasi kebijakan bansos misalnya masih akan berlangsung di tengah masa pandemi COVID-19 yang berlanjut. Demikian juga soal kebijakan ekspor benih lobster juga tidak bisa disetop secara tiba-tiba mengingat di sana ada kepentingan-kepentingan dunia usaha yang tidak bisa dihentikan begitu saja," ucapnya.

Diketahui, saat ini posisi Menteri KKP secara sementara diisi oleh Luhut Binsar Panjaditan. Sedangkan Mensos diisi oleh Muhajir Effendi.