Gabungan Massa HMI dan PMII Geruduk DPRD Kabupaten Malang, Tolak UU Cipta Kerja

Reporter

Editor

09 - Oct - 2020, 06:26

Dua Gabungan OMEK PMII dan HMI ketika bertemu dengan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Malang dengan duduk bersama, Jumat (9/10/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES)

Gabungan dari dua Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) yakni Himpunan mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pagi ini, Jumat (9/10/2020) menggeruduk gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang.

Kehadiran gabungan dua OMEK dengan massa berjumlah sekitar 40 orang ini untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD Kabupaten Malang yang diawali dengan long march dari Stadion Kanjuruhan menuju depan Gedung DPRD Kabupaten Malang.

Saat long march, para demonstran juga terus meneriakkan lagu-lagu perjuangan dan orasinya mengenai penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Salah satu koordinator lapangan aksi pagi ini yakni Jihad dari perwakilan OMEK PMII menyatakan sikap penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law.

"Kita menyatakan sikap bahwa menolak terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law ini. Kita juga menuntut DPRD Kabupaten Malang untuk menolak dan tidak bertanggungjawab dengan putusan DPR-RI," ungkapnya ketika ditemui awak media, Jumat (9/10/2020).

Jihad beralasan bahwa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law tersebut tidak sesuai amanah Undang-Undang terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bahwa ini tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilakukan secara kucing-kucingan dengan rakyat," tegasnya.

Terlebih dikatakan Jihad bahwa untuk saat ini semua masyarakat sedang bertahan hidup menghadapi pandemi Covid-19. Serta waktu pengesahannya pun dirasa oleh kelompok mahasiswa tidak pas di tengah pandemi Covid-19.

"Waktunya tidak tepat. Kita di sini sedang mati-matian bertahan hidup mereka malah menambah masalah," tegasnya.

Langkah kongkrit yang dilakukan oleh dua OMEK ini yakni dengan melakukan Judicial Review yang dilakukan oleh Pengurus Besar dari PMII dan HMI. Serta bentuk aksi demonstrasi tersebut merupakan dukungan moril terhadap Judicial Review yang dilakukan.