Tidak Ada Sanksi di Rekomendasi AMP Kasus Bayi Meninggal di Jombang

JOMBANGTIMES - Rekomendasi audit maternal perinatal (AMP) soal kasus ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan hingga bayi meninggal dunia sudah keluar. Rekomendasi yang dibuat tidak menyinggung soal sanksi.

AMP digelar oleh tim gabungan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang dan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Kegiatan tersebut digelar secara tertutup di ruang Soeroadiningrat II Kantor Pemkab Jombang, Selasa (18/8) siang.

Baca Juga : Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di Madiun Kembali Positif Covid-19

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Jombang dr Vidya Buana mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan tidak menyinggung soal sanksi terhadap rumah sakit. Pasalnya, AMP tersebut menganut asas no name, no blame, no shame, no pro yusticia. Artinya, AMP mengaudit berdasarkan kasus yang bertujuan untuk proses pembelajaran.

"Hasil audit maternal perinatal sudah keluar rekomendasi hari ini. Kami bagi lima poin rekomendasi, yakni untuk petugas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian rekomendasi untuk dinas kesehatan, pemerintah daerah dan masyarakat," ujarnya saat ditemui di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Jalan KH Wahid Hasyim, Jombang, Senin (24/8) siang.

Dijelaskan Vidya, bagi petugas kesehatan direkomendasikan untuk meningkatkan kompetensinya dan penempatan tenaga kesehatan (nakes) sesuai kompetensi. Juga diminta kerja sama dengan organisasi profesi melalui review dan pembinaan serta analisis beban kerja.

Fasilitas pelayanan kesehatan direkomendasikan untuk pemenuhan fasilitas perubahan pola pikir, mengukur kemampuan pelayanan RS dari sisi SDM dan fasilitas, serta pemenuhan indikator peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP).

Sedangkan untuk rekomendasi terhadap Dinkes yaitu soal pemetaan RS dan sosialisasi alur pelayanan maternal di era covid-19, pembinaan dan pengawasan berkala terhadap faskes, serta visitasi dan update kemampuan pelayanan dan pembinaan pengawasan oleh Dinkes.

Rekomendasi untuk pemerintah daerah berkaitan dengan dukungan pemenuhan sarana dan tenaga di faskes. Dan rekomendasi ke masyarakat berkaitan dengan edukasi tentang ANC dan PNC terpadu serta pelayanan rujukan.

"Kami juga masih menunggu hasil klarifikasi dari Dinkes Jatim yang beberapa waktu lalu juga turun ke rumah sakit. Dan kami pun akan menyusun RTL (rencana tindak lanjut) dari hasil rekomendasi Dinkes Jatim dan hasil rekomendasi audit AMP...

Baca Selengkapnya