Dinsos Pemprov Jatim Keluarkan Surat Edaran, KPM Bebas Memilih Komoditas BPNT
Reporter
Joko Pramono
Editor
A Yahya
06 - Aug - 2020, 01:29
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan surat pada Pemkab Tulungagung. Dalam surat itu salah satu poinnya adalah memberi kebebasan pada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk menentukan sendiri komoditas pangan yang diinginkannya dari program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
Selama ini penyaluran BPNT di Tulungagung selalu dalam bentuk paket bantuan, sehingga KPM tidak bisa menentukan sendiri kebutuhannya. Dengan adanya surat ini, KPM bisa menentukan bahan pangan yang hendak dibelinya dari E-warong. “Bisa KPM pesan ke E-warong, pesanannya (kebutuhanya) apa?” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Suyanto, Rabu (5/8/20).
Baca Juga : Mirip Kasus Gilang "Bungkus Jarik", Aksi Fetish di Tulungagung Ini Lebih Menjijikkan
Menindaklanjuti hal itu, pihaknya sudah mensosialisasikan ke seluruh kecamatan dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Namun pemesanan itu harus dilakukan sebulan sebelum pencairan BPNT.
Untuk komoditas pangan harus sesuai dengan pedoman umum penyaluran BPNT. KPM hanya bisa menentukan jumlah bahan pangan yang ingin dibelinya.
Suyanto juga menjelaskan E-warong juga bebas menentukan Supplier bahan pangan. Tidak seperti saat ini, Supplier sudah ditentukan oleh pihak tertentu dengan kontrak. “Kalau kembali ke pedum harusnya begitu (bebas menentukan Supplier),” ujarnya.
Disinggung adanya perjanjian atau kontrak antara-Supplier dan Dinas Sosial, Suyanto menuturkan tidak tahu menahu tentang hal itu. Jika memang ada, menurutnya kontrak itu tidak bisa mengikat secara hukum. “Kalau mengikat menurut saya kok tidak,” ujarnya.
Baca Juga : Regenerasi, 6 Pamen di bawah Jajaran Korem 083 BDJ Diganti
Sementara itu Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo meminta kepada E-warong untuk tidak berorientasi pada keuntungan saja. Pasalnya program BPNT merupakan program bantuan bagi warga miskin. “E-warong jangan berorientasi mencari keuntungan, karena ini untuk warga miskin,” ujar Maryoto.
Lalu Maryoto menegaskan agar penyaluran BPNT harus sesuatu dengan pedum...