Efek Konflik Internal, PDIP Belum Tentukan Calon di Pilwali Surabaya

PDIP merupakan partai pemenang atau petahana di Surabaya. Namun hingga detik ini, partai berlambang banteng moncong putih itu belum menunjukkan sinyal keluarnya calon yang direkomendasi maju dalam Pilwali Surabaya 2020.

Padahal, di beberapa kota di Jawa Timur, seperti Ngawi, Lamongan, Malang, Sumenep, siapa jago PDIP sudah ditentukan.

Pengamat sosiologi politik Unesa Agus Mahfud Fauzi mengungkapkan, belum adanya sinyal rekomendasi PDIP di pilwali surabaya dikarenakan dalam tubuh partai yang sudah hampir 20 tahun berkuasa di Surabaya itu, terjadi konflik internal, bahkan terdapat sejumlah faksi.

“Kader PDI Perjuangan Surabaya terbagi sejumlah faksi. Ada kubu Whisnu Sakti Buana, Bambang DH, dan ketua DPC PDI Perjuangan yang mewakili DPP, serta kubu Tri Rismaharini. Dan saat ini, masing-masing kubu bergerak sendiri-sendiri dengan calon yang mereka munculkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pada kongres V, Bambang DH terpental dari kepengurusan DPP PDIP. Sedangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi salah satu pengurus di DPP. Padahal Bambang DH merupakan sosok bersejarah atas jadinya Tri Rismaharini sebagai wali kota Surabaya pada periode pertama. 

Dan di pilwali Surabaya ini, ternyata perpecahan tersebut belum menunjukkan juga bisa menyatu. Itu terindikasi dari sejumlah nama calon yang muncul selain Whisnu Sakti Buana, ada nama Dyah Katarina istri Bambang DH. Menguat pula Eri Cahyadi meski bukan kader PDIP.

Agus Mahfud menyampaikan saat ini Eri Cahyadi seperti di atas angin. Tapi yang harus diketahui selama ini yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini adalah teori dramaturgi. Yakni antara pangung depan dan belakang berbeda.

Di pangung depan seolah sudah selesai dan Eri sebagai calon kuat yang didukung Tri Rismaharini. Tapi kondisi panggung di belakang kemungkinan besar belum selesai. Bahkan komunikasi di DPP pun tidak ada. Apalagi Eri Cahyadi tidak mendaftar.

“Walaupun Tri Rismaharini salah satu struktur di DPP, tapi beliau bukan bagian dari bapilu, sehingga bukan menjadi penentu dalam menentukan calon yang diusung PDIP," ucapnya.

Tidak hanya itu. Menurut Agus, PDIP pasti mengikuti AD/ART partai. "Seperti pilkada Solo, putra Presiden Jokowi saja mendaftar lewat DPP. Arrtinya bisa jadi nama Eri Cahyadi tidak diperhitungkan di DPP dikarenakan tidak mengikuti mekanisme yang ada. Belum lagi Eri Cahyadi bukan kader PDIP. Seperti yang terjadi pada pilkada Medan, Bobby Nasution (menantu Presiden Jokowi) menuai penolakan dikarenakan bukan kader PDIP. Dan besar kemungkinan itu bisa terjadi pada Eri Cahyadi,” ungkapnya.

Mantan komisioner KPU Jatim ini menegaskan, konflik internal ini jika tidak bisa disatukan, maka MA (Machfud Arifin) menjadi alternatif rekomendasi. Sebab, sampai saat ini, di internal PDI Perjuangan pecah ke beberapa kelompok. 

"Belum ada keputusan final. Tetapi paling tidak calon itu bisa menggantikan Bu Risma. Tetapi juga menjadi simbol PDIP dan menjadi pemenang. Di sinilah PDIP mengalkukasi dari sekian calon yang muncul,“ ujarnya. 

Agus menegaskan, calon yang diusung PDIP nantinya bisa jadi antitesis dari Tri Rismaharini. Hal ini bisa terjadi jika wali kota Surabaya itu tidak mampu mencari solusi dari pandemi covid-19. "Setiap pemimpin akan diuji. Di sinilah ujian Bu Risma," tandasnya.

Agus Mahfud juga menambahkan, peluang MA mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan sangat terbuka. "MA memang belum pernah aktif di PDIP, tetapi pernah menjadi ketua tim sukses Jokowi di Jawa Timur. Kalkulasi (rekomendasi) untuk MA bisa terjadi jika sekian bakal calon (PDIP) tidak bisa dipertemukan. Maka (rekom) bisa lari ke Machfud Arifin yang latar belakang asli arek Suroboyo," imbuhnya.