Sahlan : Kemunculan Surat Pernyataan PPS se Kecamatan Kabat Harus Dipertanyakan

JATIMTIMES, BANYUWANGI – Munculnya surat pernyataan tidak pernah ada potongan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Kabat yang diduga atas desakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, memancing reaksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kondisi tersebut justru dinilai memunculkan tanda tanya besar dalam tahapan Pilkada di Kabupaten setemepat.

“Itu harus ditelusuri, surat pernyataan itu melalui tekanan atau tidak. Dan kalau memang benar tidak ada potongan, kenapa harus membuat surat pernyataan,” kata Muhammad Sahlan, anggota Komisi 3 DPRD Banyuwangi, Senin (12/10/2015).

Untuk itu, dia berharap pihak penegak hukum tetap terus melakukan pemantauan di lapangan. Karena, bisa jadi para anggota PPS terpaksa mengakui tak ada praktek ‘Sunat’ anggaran karena alasan tertentu.

“Kan seolah-olah surat pernyataan itu muncul sebagai reaksi isu santer adanya potongan. Kami sangat berharap aparat penegak hukum tetap menelusuri kebenarannya,” tandas politikus partai Golkar yang juga mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Banyuwangi ini.

Sementara itu, Kapolres Banyuwangi, AKBP Bastoni Purnama, menyatakan dari hasil investigasi di lapangan, pihaknya belum mendapati adanya praktek penyunatan anggaran. Semua pengeluaran sudah sesuai dengan peruntukan anggaran. Namun pihaknya berjanji akan terus melakukan pengawasan hingga ke tingkat bawah demi terciptanya Pilkada yang bersih, jujur dan adil di Bumi Blambangan.

“Ketua KPU sudah mengumpulkan ketua PPK dan ketua PPS untuk klarifikasi dan ternyata ada miskomunikasi antara PPK dan PPS,” katanya via selular...

Baca Selengkapnya