1.901 paket bantuan sosial (bansos) digelontorkan untuk pekerja seni dan kreatif terdampak covid-19 di Kota Malang. Bantuan diserahkan secara simbolis di halaman Mapolresta Malang Kota, Rabu (27/5/2020).

Pusat perbelanjaan di Kota Malang masih banyak diserbu pengunjung. Padahal, di masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) aktivitas tersebut harus ditutup.

Sejumlah pedagang di pasar rakyat Kota Malang menjalani rapid test. Langkah ini diambil Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyusul penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Malang Raya telah memasuki hari ke 2. Aktivitas lalu lalang seseorang masih terus diperketat.

Kegiatan sosial budaya memang dibatasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya. Meski begitu, beberapa kegiatan sosial seperti khitanan, pernikahan, dan pemakaman masih tetap bisa dilaksanakan.

Pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya telah sepakat bersinergi untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pengajuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya telah disepakati bersama tiga kepala daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. 

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan physical distancing atau pembatasan jarak dalam beraktivitas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 rupanya belum sepenuhnya dipatuhi masyarakat.

Memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah, Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan tak ada larangan bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah salat Tarawih berjamaah. 

Penerapan pengetatan pembatasan jarak atau physical distancing di area pasar rakyat di Kota Malang segera direalisasikan. Hal ini menyusul adanya informasi salah satu pedagang di Pasar Gadang Kota Malang yang ditetapkan berstatus PDP (Pasien Dalam Pengaw

Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 tengah berproses.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang semakin mantap untuk mengajukan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Tangani covid-19, Pemerintah Kota Malang siap gelontorkan anggaran hingga Rp 83,9 Miliar. Anggaran itu berasal dari pergeseran anggaran APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2020.

Lawan Covid-19, Pondok Pesantren di Kota Malang lakukan ikhtiar dengan memproduksi alat penangkal khusus. 

 Pemerintah Kota Malang menggandeng Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ( FT UB) dengan memproduksi Sico atau Sikat Corona

Kemunculan virus corona atau covid-19 sampai ke Indonesia menjadikan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menetapkan status kedaruratan. Terlebih, salah satu pasien yang di rawat di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA).

Berbagai bentuk antisipasi penanganan penyeberan penularan virus Corona atau Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Salah satu yang menjadi perhatian, yaitu akses bertemunya banyak orang dalam berinteraksi seperti di area pasar rakyat.

Hampir gagal gelar resepsi pernikahan, pasangan Fauzia dan Muchsin nampaknya sudah boleh sedikit tersenyum lega.

Layanan online menjadi salah satu layanan yang terus dimaksimalkan Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang.

Tanggal 20 Maret 2020 merupakan hari yang sangat dinantikan pasangan Fauzia dan Muchsin. Sebab,  pada Jumat (20/3/2020) mendatang, keduanya berencana melangsungkan pernikahan.

Cegah corona, Wali Kota Malang Sutiaji instruksikan agar seluruh tempat pariwisata tutup total. Kebijakan itu menurut Sutiaji akan segera disebarluaskan melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang pada Senin (16/3/2020) ini.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus menggalakkan sistem pencegahan akibat kemunculan virus corona atau covid-19.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengambil sikap dalam menangani persoalan kasus virus Corona atau Covid-19. Ya, penyebaran penyakit yang muncul pertama kali di Wuhan, China sejak Desember 2019 lalu memang cukup pesat.

Siaga darurat Corona membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan diperbolehkannya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja di rumah dan tak harus pergi ke kantor.

Kebijakan pemerintah pusat sebagai salah satu pencegahan penularan virus Corona atau Covid-19 dengan memberlakukan seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah mulai dijalankan pemerintah daerah (Pemda).