Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara tekait opsi yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.

Tuntutan berbagai kalangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU KPK yang telah disahkan menimbulkan pro dan kontra.

Berbagai pertemuan tidak terduga yang dilakukan Prabowo Subianto akhirnya diungkap juga oleh para petinggi Gerindra. 

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilayangkan PKB Kabupaten Malang Dapil 6, yakni Lawang, Singosari, dan Pakis dicabut oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Rocky Gerung kembali melontarkan pernyataan yang mengusik terkait paska keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara persidangan suara hasil pemilu yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga.

Politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria, kembali menggulirkan persoalan terkait dugaan kecurangan dalam pilpres 2019. Walau sudah diputus final oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU memberikan kesempatan dan mengundang kedua paslon presiden dan wakil presiden dalam penetapan presiden. Tapi, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tidak hadir dalam acara tersebut. Hanya elite partai Gerindra yang hadir untuk melihat penetapan presiden

Perlehatan pemilu, kerap berujung di meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK). 

Setelah waktu panjang memastikan pemenang Pilpres 2019, baik melalui penghitungan manual di KPU sampai pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin keluar menjadi pemenangnya. Itu setelah MK me

Nahdlatul Ulama Kota Surabaya mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menyelenggarakan persidangan sengketa Pilpres dengan baik dan bermartabat.

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada sidang Kamis (27/6/2019) banyak melahirkan tanggapan. Tidak terkecuali dari Ustad Tengku Zulkarnain yang merupakan pendukung Prabowo-

Akhirnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan akhir terkait sengketa Pilpres 2019. Sembilan hakim konstitusi membacakan seluruh dalil dan memutuskan menolak seluruh gugatan yang dimohonkan oleh pemohon, yakni pasangan 02 Prabowo Sub

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa pilpres 2019 hingga kini belum final.

Pembacaan putusan sengketa pilihan presiden (pilpres) oleh hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus berjalan. Masyarakat pun menunggu ujung dari putusan MK, baik yang secara langsung hadir di Jakarta, maupun dari siaran televisi.

Kapolres tulungagung, AKBP Tofik Sukendar pastikan tak akan ada warga Tulungagung yang ikut aksi ke Jakarta saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 28 Juni mendatang. Hal tu diungkapkanya dalam ‘Halal Bihalal Kebangsaan’ yang digelar pada Selasa (25/6/19).

Berbagai dugaan kecurangan yang diajukan oleh BPN Prabowo-Sandi, baik melalui petitum kuasa hukum maupun keterangan saksi yang dihadirkan pihak Paslon 02 di Mahkamah Konstitusi (MK), mendapat perhatian khalayak umum, khususnya para pendukungnya.

Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) digeber sampai dini hari, Kamis (20/06/2019). Mata para majelis hakim, kuasa hukum dua paslon capres dan cawapres, serta pihak terkait, terlihat menahan kantuk. 

Sejumlah Akademisi di Banyuwangi meminta semua pihak menunggu hasil persidangan yang sedang dilaksanakan di MK sekaligus mentaati apapun hasil yang diputuskan MK. 

Persidangan gugatan calon presiden Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi (MK) menginjak keterangan saksi-saksi dari pemohon sengketa.

Sebanyak 6 personil dari Polres Tulungagung turut mengamankan jalannya sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Lebih lanjut, AKPB. Awan Hariono menjelaskan, pasca pemilu diperlukan peningkatan kekompakan semua pihak sehingga bisa mempersempit ruang gerak pelaku-pelaku yang akan membuat onar.

Tahapan sengketa Pilpres 2019 dengan perkara PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi sudah sampai pada sidang perdana.

“Bagian terpenting dari proses ini adalah ketika MK membuat keputusan. Ini yang harus disikapi dengan jernih. Semua pihak yang berseteru dalam peradilan ini harus menerima putusan MK dengan sikap kesatria,” tegas Suharyo kemudian.

Walau masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi-Ma'ruf yang sukses meraih 55,50 persen atau 85.607.362 suara nasional telah mulai memanaskan bursa kursi kabinet. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang menyampaikan kesiapannya jika nanti mereka jadi salah satu objek dalam gugatan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02.