Menjadi pimpinan atau kepala daerah merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Tanpa kecuali para aparatur sipil negara (ASN) yang merasa dipanggil untuk bisa memimpin daerahnya sebagai bupati, wakil bupati

Surat keputusan (SK) definitif terkait jabatan bupati Malang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Wakil Bupati Sanusi tak kunjung diberikan. Namun dalam waktu dekat, SK tersebut tampaknya akan segera turun.