Mendorong Hadirnya Perda Perlindungan Yatim Piatu di Kab Malang | Jatim TIMES

Mendorong Hadirnya Perda Perlindungan Yatim Piatu di Kab Malang

Jul 12, 2022 15:51
HUSNUL HAKIM SY, MH
HUSNUL HAKIM SY, MH

JATIMTIMES - Anak yatim piatu merupakan fenomena sosial yang selalu ada di masyarakat baik masyarakat maju maupun negara berkembang. Disetiap daerah selalu ada anak yatim piatu yang membutuhkan perlindungan, utamanya dalam konteks perlindungan hak-hak sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan, penghidupan dan lain-lain, sebagai bekal hidup dimasa depan, namun ironisnya mereka masih kurang mendapatkan bantuan secara sistematis dan terpadu dari pemerintah ataupun lingkungannya. Kondisi anak-anak yatim piatu menyebabkan hilangnya harapan mereka untuk menjalani hidupnya, terutama bagi anak yatim yang kurang mampu.

Baca Juga : Dua Hari Besok Kota Batu Bakal Diguyur Hujan, Yuk Waspada

Anak yatim piatu perlu mendapatkan perhatian lebih, jangan sampai mereka terlantar karena keterbatasan ekonomi keluarganya, mereka harus dibantu agar bangkit dari keterpurukan, utamanya ditengah situasi pandemi Covid-19 dengan cara melindungi, merangkul dan mengenalkan dengan pendidikan, sehingga kita memiliki calon-calon pemimpin yang memadai di masa mendatang. Anak merupakan harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.

Untuk kelangsungan hidup suatu negara membutuhkan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-citanya, sehingga negara selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dalam usaha untuk membentuk generasi sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia, maka anak perlu diberikan perhatian dan perlindungan yang cukup utamanya dalam bidang pendidikan sejak masih anak-anak demi kesejahteraan anak di saat sudah dewasa.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kolaborasi (KemenPPPA) data diperoleh dari kerjasama dengan United Nations Internasional Children’s Emergency Fund (UNICEF) pada tahun 2021 sebanyak 20.887 anak di Indonesia kehilangan orang tua atau menjadi yatim piatu selama pandemi Covid-19. Sementara itu, survei Litbang Kompas (Pancawati: 2021) memperkirakan jumlah anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19 Agustus 2021 sebanyak 30.912 anak. Angka 30.912 anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 bukan angka yang kecil, dan bukan tidak mungkin angka tersebut masih akan meningkat jika pandemi terus berlangsung.

Data yang ditemukan oleh Rapidpro PPA di tahun 2022 meningkat menjadi 32.216 anak. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Republik Indonesia menjelaskan angka tersebut didapat di bulan Januari 2022. Secara global, Indonesia menempati posisi 10 besar negara yang mempunyai masalah anak-anak yatim piatu korban pandemi Covid-19. Dari Jumlah 32.2126 anak tersebut adalah sangat besar sehingga membutuhkan program-program perlindungan sosial yang berkualitas untuk mengatasinya. Data tentang anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 memang masih terus berubah.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Agustus 2021 menunjukkan, jumlah anak yatim piatu korban pandemi Covid-19 sebanyak 49.496 orang yang terdiri dari 4.601 anak yatim, 3.056 anak piatu, 475 anak yatim piatu, dan 364 anak tanpa keterangan (Sinombor: 2021). Kementerian PPPA Republik Indonesia juga telah melakukan pendataan melalui aplikasi pada bulan Agustus 2021 tercatat 8.396 anak yatim akibat Covid-19. Sementara Kementerian Sosial Republik Indonesia mendata by name by address terhadap 8.274 anak yatim piatu akibat pandemi (Astomo: 2021). Berdasarkan laporan Satgas Covid-19 akhir 2021 tercatat 11.045 anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19 (kompas.com, 2021).

Kemudian berdasarkan prediksi Bank Dunia, data secara global, ditemukan sekitar 1,8 juta anak terlantar akibat Pandemi Covid-19 yang lebih dari separuhnya kehilangan wali utama (orang tua) sekaligus. Selama tahun 2020 ada 900.000 anak kehilangan pengasuh utama (orang tua) akibat serangan Covid-19. Angka ini kemudian bertambah dua kali lipat dalam waktu 8 bulan berikutnya. Dengan tingkat kematian wali anak yang sebesar ini, diperkirakan jumlah anak telantar akan naik hingga lebih dari 2,2 juta pada tahun 2022 (Sakti: 2021).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, mencatat ada pada 6 (enam) bulan terakhir kekerasan anak meningkat dibanding kurun yang sama pada 2020. Di tahun 2020 dan 2021 itu didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi penurunan kasus sebesar sebesar 10-15 persen. Kekerasan terhadap perempuan, berbeda dengan kasus kekerasan pada anak yang justru mengalami kenaikan. Pada semester I mulai Januari hingga Juni 2020 lalu total ada 15 kasus, sedangkan periode sama pada 2021 ini naik menjadi total 16 kasus.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga itu, suami dan istri banyak berada di rumah. Sehingga tidak sedikit suami maupun istri kehilangan pekerjaan akibat Putus Hubungan Kerja (PHK), karena Pandemi Covid-19, berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang, pada bulan Oktober-Desember 2021, ada sebanyak 70 kasus KDRT terhadap istri dan anak. Sedangkan dari puluhan kasus, 60 persen kekerasan pada perempuan, dan 40 persen kekerasan pada anak.

Dominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan seksual pada anak tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, terlalu bebasnya penggunaan gawai/gadget pada anak; kedua, menurunnya kondisi ekonomi keluarga, dan terakhir kurangnya bekal pengetahuan orang tua dalam membina keluarga, nak-anak harus mendapat didikan kesehatan dan pendidikan. Terlabih harus dijaga dari pergaulan negatif yang mengarah pada kerusakan moral anak-anak disebabkan oleh kekerasan fisik, seksual atau lainnya.

Secara lebih rinci, kasus terbanyak terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Malang terindikasi “zona merah” kekerasan ibu dan anak. Ketiga kecamatan itu adalah Singosari, Kepanjen, dan Pakis. Itu berdasarkan data dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. ada beberapa kecamatan yang mengindikasikan seringnya terjadi kekerasan. Kalau di data kami, ada di Kecamatan Singosari, Pakis, Kepanjen, setiap daerah mempunyai karakter masing-masing. Di wilayah Malang selatan yang biasanya menjadi kantong tenaga kerja wanita (TKW) misalnya, tidak banyak laporan terkait dengan kasus kekerasan ibu dan anak.

Sebagai seorang yang kehilangan wali utama atau anak yang tidak memiliki orang tua dan harta, anak yatim piatu jelas akan mengalami atau merasakan beban mental, sebab ia tidak bisa merasakan seperti anak-anak yang berkecukupan atau yang mempunyai orang tua dengan kasih sayang penuh. Untuk menumbuhkan mental yang baik bagi anak yatim piatu, maka dibutuhkan perhatian yang penuh dari para pengasuhnya. Hadirnya tokoh pelindung yang mampu memenuhi rasa aman para anak yatim piatu akan mengurangi dampak negatif dari kondisi keyatimannya. Menurut pandangan ini keyatiman justru akan membuat anak yatim piatu kuat dan tabah serta memberi peluang untuk mengembangkan sikap mandiri. Dengan kata lain, keyatiman merupakan kondisi potensial untuk mengembangkan kedewasaan secara lebih cepat dan mantap. Hal ini tentu bisa terwujud jika para pengasuhnya mampu melakukan pembinaan mental secara tepat (Bastaman: 1995).

Upaya terkoordinasi jangka panjang untuk melindungi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat Covid-19 serta anak-anak yang sudah berada di bawah pengasuhan lembaga, UNICEF mendukung pemerintah dan para mitra untuk :

a.    Melaksanakan identifikasi berkelanjutan terhadap anak-anak yang mengalami kehilangan orang tua akibat Covid-19.

b.   Menguatkan peran keluarga untuk memastikan anak tetap diasuh oleh keluarga dan memperluas cakupan perlindungan sosial meliputi anggota keluarga di luar keluarga inti yang mengasuh anak yatim piatu akibat Covid-19, khususnya perempuan rentan dan anak perempuan, agar dapat bersekolah (unicef.org)

Menilik kondisi di masyarakat, ironisnya pemberi bantuan dan penyantun anak yatim piatu merasa telah cukup untuk menyerahkan bantuan finansial kepada panti asuhan atau anak kurang mampu, tanpa menyumbangkan pemikiran untuk penggunaan dana tersebut bagi pemberdayaan anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya donatur telah memercayakan sepenuhnya pengelolaan dana tersebut kepada pihak pengasuh. Sedangkan dari pihak pengasuh, karena keterbatasan tenaga, pemikiran, dan kemampuan lainnya sering tidak berpikir tentang program yang menyangkut pemberdayaan anak, yang sangat dibutuhkan untuk masa depan mereka, yaitu perlindungan atas hak-hak anak yatim piatu termasuk perlindungan dan jaminan kesejahteraan.

Kenyataan membuktikan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan sarana yang menunjang perlindungan memadai untuk anak yatim piatu agar dapat memperleh hak untuk memperoleh perlindungan secara cuma-cuma. Salah satunya adalah aspek perlindungan dalam bidang pendidikan, untuk pengurusan pendidikan bagi anak yatim piatu ini diperlukan suatu lembaga atau yayasan yang menanganinya. Pentingnya pemberdayaan bagi anak yatim piatu yaitu sebagai penguat bagi anak yatim piatu agar anak memiliki keberdayaan yang mandiri. Mandiri adalah suatu suasana dimana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak atau keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan atau perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu (barang atau jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya (Antonius: 2001).

Secara spesifik tempat untuk menampung anak yatim piatu khususnya Panti Asuhan di Kabupaten Malang sangat terbatas, dibutuhkan regulasi secara teknis terkait peran serta negara dalam mengembangkan solidaritas bersama dengan tokoh masyarakat dan pendamping. Jumlah panti asuhan di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun sebagaimana data pada BPS Kabupaten Malang menunjukkan diperlukannya upaya penyadaran pada berbagai kalangan agar mengedepankan pendekatan berbasis kultural keluarga dari pada pendekatan institusional dalam pengasuhan anak.

Penyelesaian masalah anak yatim piatu tidak hanya terkonsentrasi pada aspek penguatan kelembagaan yang bergerak dibidang pengasuhan yatim piatu (lembaga panti sosial yatim piatu) tapi perlu menjadi perhatian semua elemen di masyarakat termasuk penguatan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Sebagaimana data BPS Kabupaten Malang dibawah ini, banyaknya pengelolah lembaga yatim pitau perlu disertai dengan penataan dan pengembangan orientasi program yang tidak hanya menyentuh pada dimensia pengasuhan, tapi harus disertai dengan pengutan program-program ketrampilan yang melibatkan elemen-elemen dari berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pendidikan, budaya dan lain-lain, berikut data panti asuhan di Kabupaten Malang:

Dalam struktur komunitas di masa sekarang dimana kehidupan keluarga serba sulit, yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yatim piatu tidak hanya dibebankan pada kerabat dan keluarga dekat saja. Seluruh masyarakat sekitar pun harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anak yatim piatu. Perlindungan bagi anak yatim piatu adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan bahkan negara (Yudha & Utari, 2020; Aprilianda: 2017).

Baca Juga : Dorong Lahirnya Inovator Baru, Bappeda Kabupaten Blitar Gelar Lomba Krenotek

Negara merupakan pihak yang mempunyai peran khusus terhadap masa depan anak-anak terutama anak yang tidak mempunyai orang tua atau keluarga inti lagi (yatim piatu), karena mereka adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan amanah bangsa Indonesia yang tertuang melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dipelihara, dirawat, dibina, dididik atau dipenuhi hak-haknya. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, sebagaimana pada ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak di Indonesia ditegaskan oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, dimana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang hak anak yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”, dan merupakan tanggung jawab orang tua yaitu bahwa “orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakekat perlindungan anak yatim piatu di Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga terdekat, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut. Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab antara Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orangtua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal.

Kemudian Konvensi Hak Anak (KHA) dikuatkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggug jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Di samping itu juga diatur kuasa asuh, perwalian anak, pengasuhan dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.

Permasalahan yang dihadapi anak yatim piatu adalah pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang lain, baik orang dewasa maupun teman sebaya, orang terdekat dengan anak maupun orang lain. Pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang dekat anak (masyarakat umum, kerabat dan lain-lain) pada umumnya terkait dengan kondisi keluarga. Seperti yang dikatakan bahwa terjadinya perdagangan anak dikarenakan keterpaksaan dari orang tua atau keluarga dan kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap kondisi hidup mereka dalam membiayai keluarganya. Mereka menyetujui anaknya ditukarkan dengan harga uang, tidak sama sekali tahu menahu mau dikemanakan anak mereka itu, mau diapain nanti anak mereka dirawat oleh orang lain. Yang ada di pikiran mereka adalah ingin terhindar dari kesusahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. (http://www.kpai.go.id).

Berdasarkan jumlah laporan Women Empowerment and Child Protection kekerasan di Kabupaten Malang tahun 2019 adalah 232 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik 14 kasus, kekerasan psikis 47 kasus, kekerasan seksual 120 kasus, eksploitasi 2 kasus, penelantaran 3 kasus dan kekerasan lainya 46 kasus. Bulan juni menjadi bulan paling tinggi terjadinya kasus sepanjang tahun 2019 terdapat 87 kasus kekerasan dengan laporan kekerasan tertinggi yaitu kekerasan seksual 38 kasus. Anak-anak salah satu yang sering menjadi korban kekerasan, jumlah laporan penagduan anak korban kekerasan di kabupaten Malang tahun 2018 terdapat 179 kasus yang dilaporkan yang mana anak perempuan korban kekerasan dengan 129 kasus dan anak laki-laki korban kekerasan dengan 50 kasus. Rentang usia 16-18 tahun paling banyak terjadi korban kekerasan dengan jumlah 55 kasus. Berdasarkan laporan pengaduan anak perembuan menjadi korban paling tinggi terhadap kekerasan (UPPA Polres Malang: 2019)

Kerapuhan ekonomi dan kehidupan yang serba kurang memberikan tekanan bagi keluarga, dan kemudian memunculkan rasa frustasi. Keadaan frustasi ini, dengan pemicu yang seringkali sederhana, mampu membangkitkan tingkah laku agresi. Objeknya adalah sesama anggota keluarga, dan seringkali anak karena posisinya yang lemah. Menurut Liunir Z, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain: (1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa. (2) Kemiskinan keluarga, banyak anak, (3) Keluarga pecah (broken home) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah. (4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak lahir di luar nikah. (5) Penyakit gangguan mental pada salah satu orangtua. (6) Pengulangan sejarah kekerasan: orangtua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakukan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama, serta (7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan.

Beberapa faktor lain yang sebenarnya menjadi fakta penyebab pelanggaran hak anak bukan saja karena faktor kemiskinan tetapi adalah karena rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, lemahnya kesadaran hukum oleh orang tua/ masyarakat sehingga mampu melakukan tindakan pelanggaran hak anak dan lemahnya penegak hukum atau tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Selain itu, lembaga-lembaga perlindungan yang seyogyanya memberikan perlindungan penuh terhadap anak sebagai penerima pelayanan di lembaga tersebut, justru sering mengalami berbagai tindak kekerasan.

Ditemukan di lapangan, bahwa pengurus lembaga tidak memahami hak anak-anak yatim piatu yang harus dipenuhi oleh lembaga tersebut. Kemudian lembaga yang mendidik kedisiplinan terhadap anak yatim piatu tersebut dengan memberikan beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, sehingga terjadi tindak kekerasan ketika anak tidak mampu melakukannya, seperti bentakan, pukulan, dan lain-lain.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian anak belum mendapatkan perlindungan, baik dari orangtua maupun lembaga, dan lembaga dan orangtua telah melanggar hak anak. Keberadaan lembaga yang belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak, terkait dengan kurangnya kuantitas dan kulitas SDM lembaga, serta sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum memenuhi kriteria lembaga yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan yang belum mampu diberikan oleh orangtua, masyarakat maupun lembaga, merupakan pelanggaran hak anak.

Beberapa hal yang saat ini sering juga didiskusikan adalah banyaknya anak-anak yang terkena kasus-kasus yang mengakibatkan anak tersebut mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu dari anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kasus-kasus hukum yang menjerat anak tidak terlepas dari berbagi persoalan yang ada, baik di lingkungan keluarga, tetangga, teman sebaya (peers group), maupun lingkungan sekolahnya. Berbagai kasus hukum yang menjerat anak tersebut mulai dari kasus kriminal, eksploitasi, pelecehan seks hingga penyalahgunaan zat adiktif dan tawuran pelajar, pelanggaran lalu lintas, yang senyatanya masih berada pada jenjang tumbuh kembang. Melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kasus itu bukanlah terjadi begitu saja, melainkan karena ada faktor pemicu dan pemacunya. Mulai dari penyebab sangat klasik, seperti desakan ekonomi (kemiskinan), dekadensi moral yang dipicu dari tereduksinya kasih sayang orangtua (pengawasan dan perhatian), hingga tekanan psikologis yang disebabkan manusia dewasa dalam berbagai kasus yang menyertainya. Tidak ketinggalan faktor kemudahan akses teknologi informasi memiliki andil besar atas terjadinya kondisi yang mungkin dialami sebagian anak-anak saat ini. Seperti juga yang terjadi pada kasus-kasus ABH yang ditemukan dalam penelitian ini. Seorang anak harus berhadapan dengan hukum karena perkenalannya yang secara singkat melalui handphone dengan teman laki-lakinya, yang menyebabkan menjadi korban tindak kekerasan seksual. Hal ini selain akses teknologi yang semakin mudah, juga kurangnya pengawasan dan perhatian orangtua sehingga anak lebih mudah melakukan apa yang dia mau tanpa memperhatikan akibat negatif yang mungkin terjadi. Kemudian anak yang harus melakukan kegiatan ekonomi karena orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan terjebak dalam penjualan anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu adanya kehadiran negara yang lebih strategis dalam rangka menjamin dan melindungi anak yatim piatu dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, sehingga Indonesia yang akan mengalami surplus jumlah mayoritas penduduk dari golongan usia produktif memiliki modal strategis dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045

Kehadiran pemerintah Daerah sebagai komitmen nyata dalam perlindungan anak yatim piatu dapat melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan anak yatim piatu di kabupaten Malang, yang mengatur perlindungan terhadap anak yatim piatu mulai dari pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidupnya serta perlindungan lainnya.

Perda ini juga sebagai bentuk nyata pemerintah Daerah memberikan legalitas untuk hadir dan memberikan program pemberdayaan sekaligus penganggarannya.

HUSNUL HAKIM SY, MH

* Wakil Ketua PW Ansor Jawa Timur

* Wakil Sekretaris PCNU Kab Malang

* Ketua BNPM Kab Malang

* Dosen IP Unira Malang

Topik
opini husnul hakim Perda Perlindungan Yatim Piatu

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan JatimTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Berita Lainnya