Sekretaris Sekjend DPP Genep Dara dan Dankorlap Nasional Covid-19
Sekretaris Sekjend DPP Genep Dara dan Dankorlap Nasional Covid-19

Persatuan dan kesatuan tidak hadir di tengah-tengah koordinasi para pengampu penanganan Covid-19. Hal ini terjadi pada para pemimpin di tingkat pusat sampai daerah.

Dimungkinkan kementerian dan atau para menteri juga terkesan rebutan bansos tepatnya bikin program yang sama. Kirain rakyat saja yang rebutan bansos ketika dibagikan di RT RW dan atau di titik lokasi yang sudah ditentukan.

Baca Juga : Indahnya Belajar DARING Selama Covid-19

Ridwan Kamil (RK) atau biasa disapa Kang Emil Gubernur Jawa Barat yang diusung partai NasDem ini yang mengungkap para menteri sekarang rebutan bansos.

Hal ini seperti dikutip dari Gelora News (9/5/20). Menurut RK, "Pemerintah Pusat itu semua kementerian ingin ngasih bansos. Kementerian Sosial ngasih, Kementerian Desa ngasih, Kementerian Tenaga Kerja lewat Kartu Pra Kerja ngasih, kemarin Kementerian Pariwisata juga ngasih. Masalahnya satu sama lain itu caranya sendiri, mekanismenya sendiri, dan timing-nya sendiri," Begitu kata Emil yang akhir-akhir ini agak kritis ke Pemerintah Pusat.

Melihat ini sepertinya Program Bansos masa Pandemi *Musibah Besar* Covid-19 dijadikan *Proyek Besar* yang bisa _"dimainkan"_.

Yuk mari iseng-iseng kita coba hitung-hitung, misalnya Kementerian Sosial saja ada sekitar 4,8 juta orang penerima bansos, kalau setiap paket bansos senilai *Rp 600.000,-/jiwa.* perkiraan belanja riil misalnya *Rp 400.000,-/paket* termasuk ongkos kirim.

Perkiraan belanja riil ini berdasarkan isi paket bansos berisi beras 10kg, telur, gula, mie instant, sarden, minyak goreng dan makanan kaleng, boleh dicoba survei di toko grosir berapa total belanja di atas apalagi kalau kita belanja dalam partai besar jelas jauh lebih murah.

Jadi jika diasumsikan keuntungan dan atau kelebihan anggaran belanja riil daripada nilai kontrak/paket adalah Rp 200.000,- X 4,8 juta penerima paket bansos hasilnya hampir Rp 2 triliun. Wow wow jumlah yg sangat besar.

Belum termasuk penerima bansos dari 4 kementerian lainnya termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian. Ini baru satu kementerian, pantesan 5 kementerian berebut bikin Program Pengadaan Sembako hehe.
Tentunya ini sebuah kebijakan yang sangat baik bila dilaksanakan dengan baik pula dan didistribusikan secara adil dan merata kepada rakyat Republik Indonesia yang terdampak Covid-19. Namun sampai saat ini kita sama-sama melihat dan mendengar dari masyarakat terkait kicauan kacau balaunya program ini.

Baca Juga : Orang Indonesia Tak Pernah Kalah dengan Corona

Seharusnya kinerja Gugus Tugas Covid-19 sesuai dengan tim bidangnya bukan sesuai program dari kementerian atau OPD masing-masing. Ya terkesan ranculah.
Lalu aneh bila Juru Bicara Covid-19 ini di salah satu OPD kabupaten sampai blokir HP Komandan Organisasi Massa Penanganan Covid-19, Lembaga Swadaya Masyarakat dan media sendiri.

Kemudian gedung karantina harus dioptimalkan keamanannya. Kekurangan di wisma atlet tidak ada kejelasan data orang keluar masuk, tidak ada alat Thermo Gun untuk orang di luar gedung. Masih leluasanya keluar masuk petani mencari rumput/pemulung dan tidak ada kejelasan penanganan setelah petugas kebersihan selesai kerja bersihkan dalam gedung. Petugas kebersihan pun ada yang mencari rumput.

Seharusnya ada tanda larangan masuk dan merupakan zona bahaya.
Di wisma Atlet pun kabel tiang penerangan tidak dalam safety dikhawatirkan bila banjir bisa membahayakan orang atau penjaga keamanan di sana.

Sepertinya kata sebutan paling tepat adalah; *"Musibah Besar bagi Rakyat, Proyek Besar bagi Pejabat"*.

Semoga dengan Keberkahan bulan penuh Berkah ini *KPK bikin kejutan OTT* Menteri atau Staf Khusus Milenial Presiden, Kadin, Kepala Daerah atau Kepala Desa yang 'bermain' Proyek Program Bansos Covid-19. (17 Mei)