Urgensi PSBB Bagi Jawa Timur | Jatim TIMES

Urgensi PSBB Bagi Jawa Timur

Apr 07, 2020 16:13
Nur Alim MA
Nur Alim MA

Pemerintah pusat melalui juru bicara BNPB resmi mengumumkan Penetapan Pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional pada Sabtu (14/03) yang lalu. Karena itu, berdasarkan UU No 24 tahun 2007 pasal 1 ayat 3, mengkategorikan pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam, yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang termasuk kedalam epidemi dan wabah penyakit. Untuk itu, sebagai langkah tindak lanjut, dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk melakukan koordinasi penanganan antara pusat dan daerah.

Di Indonesia Covid-19 sudah mencapai angka 2.491 kasus pertanggal 6 April 2020 dengan jumlah orang diantaranya dinyatakan meninggal 209 meninggal dunia. Di Jawa Timur dilansir dari www.liputan6.com Pada Senin, 6 April 2020, terdapat 10.929 orang dalam pemantauan (ODP), 985 pasien dalam pengawasan (PDP), 189 dinyatakan positif covid-19 dan yang sembuh 40 orang. Sementara itu, total pasien meninggal dunia masih 14 orang. 

Di Jawa Timur, hanya dua daerah yang sampai saat ini belum terindikasi zona kuning dan merah, yaitu  Sampang dan Sumenep. Sisanya masuk dalam daftar wilayah yang dinyatakan terkena dampak Covid-19. Salah satu faktor tingginya persebaran Covid-19 di Jawa Timur adalah regulasi yang tegas dari pemerintah provinsi untuk menekan angka Covid-19 sehingga virus mudah tersebar melalui aktivitas masyarakat yang terhitung masih padat.

Padahal Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 31 Maret 2030 dengan menandatangani PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019.

Namun sampai hari ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meski belum mengeluarkan surat pengajuan PSBB untuk beberapa wilayah di Jawa Timur yang sudah dinyatakan zona merah. Kondisi ini banyak kelompok yang mendesak pemberlakuan PSBB sebagai upaya penanganan covid-19 di Jawa Timur dengan dalih penyebaran virus yang mengalami peningkatan setiap harinya.

PSBB diberlakukan di Jawa Timur sudah sangat urgen karena persebaran virus yang sudah semakin tinggi dan signifikan. Jika tindakan ini tidak diambil oleh Gubernur dan Wali Kota/Bupati maka jumlah orang yang terpapar bisa saja semakin bertambah. Sebagaimana yang kita ketahui, sampai detik ini belum ada tanda-tanda Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberlakukan kebijakan tersebut padahal kondisinya sudah semakin menghawatirkan. 

Menurut saya sikap pemerintah ini jelas mengundang kekecewaan, apalagi jumlah yang terpapar di Jawa Timur semakin banyak, kalau pemerintah tidak segera mengajukan PSBB angka ini akan semakin meningkat di tiap-tiap daerah.
Oleh karena itu, sebagai upaya penanganan covid-19, kita harus mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan PSBB ke Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar wabah covid-19 bisa ditekan, Kota Malang, Kabupaten Malang, Sidoarjo, Lamongan dan Surabaya.

Bagi saya, ada tiga aspek yang mendorong kita untuk mendesak PSBB di Jawa Timur, khususnya dibeberapa kabupaten dan kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Lamongan dan Malang sedari awal sudah tersebar Covid-19. Pertama, aspek kesehatan yang dimana kondisinya sangat miris. Kita bisa melihat penyebaran Covid-19 yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun termasuk tenaga kesehatan. Jika PSBB tidak diberlakukan, maka tenaga kesehatan akan sangat kelelahan menangani pasien covid-19 karena jumlahnya yang terus bertambah, belum lagi ketersediaan fasilitas kesehatan yang semakin minim di rumah sakit dan puskesmas.

Kedua, kultur sosial masyarakat Indonesia yang sangat senang melakukan interaksi sosial. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat kita tidak bisa dihalangi untuk berinteraksi meskipun ditengah bayang-bayang covid-19. Masyarakat bisa saja untuk berhenti sesaat dari aktivitas itu, tapi jika tidak ada kejelasan dari pemerintah maka pemberhentian ini akan sangat tidak efektif dan akhirnya membuat masyarakat kembali melakukan aktivitas yang sama dan pasti serta membuat situasi semakin parah.

Ketiga, aspek ekonomi. Ekonomi adalah aspek yang sangat fundamental bagi negeri ini. Saat covid-19 muncul, ekonomi masyarakat Indonesia langsung merosot karena aktivitas prekonomian yang biasanya diakses sangat terbatas, apalagi para pelaku UMKM, Ojek Online, dan Pedagang Kaki Lima. Sehingga PSBB dilakukan bukan hanya untuk alasan kesehatan, melainkan persiapan pembangunan ekonomi setelah wabah ini selesai. Pemerintah bisa dengan leluasa membangun sebuah strategi yang efektif membangun kembali prekonomian masyarakat pasca wabah karena pemerintah bisa dengan mudah memprediksi kapan wabah ini akan selesai.

Dengan tiga alasan ini kita sebagai masyarakat berharap PSBB segera diberlakukan segala lini kehidupan masyarakat agar kondisi  bangsa ini bisa membaik seperti semula. Sehingga kebijakan yang tegas dari pemerintah terkait penanganan covid-19 adalah kuncinya. Jika langkah ini tidak ditempuh, maka kita sama saja pasrah dengan situasi ini tanpa upaya apa-apa. Saat ini, yang kita butuhkan hanya kepastian penanganan dari pemerintah agar bangsa ini segera bangkit dari keterpurukan. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini, masih banyak masalah bangsa yang harus kita selesaikan, namun hal ini hanya bisa direalisasikan jika pemerintah bisa memberikan kejelasan bagi masyarakatnya dalam menangani persoalan. Jika tidak, kesialan saja yang akhirnya akan muncul.

Nur Alim MA
(Sekjen DPD IMM Jawa Timur)

Topik
Opini Nur Alim MA Sekjen DPD IMM Jawa Timur Urgensi PSBB PSBB di Jawa Timur

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan JatimTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Berita Lainnya