JATIMTIMES - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat buka suara soal dukungan terhadap anggota DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, yang digadang-gadang maju sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Malang. Dukungan tersebut disebut murni datang dari aspirasi para anggota Pramuka, mulai dari gugus depan (Gudep) hingga kwartir ranting (Kwaran).
"Ada keinginan dari anggota Pramuka, datang kepada saya dari seluruh Gudep dan Kwaran bahwa perhatian terkait Pak Ginanjar ini betul-betul diinginkan. Beliau juga anggota DPRD di Komisi D yang salah satunya menangani bidang kepramukaan," ujar Wahyu kepada awak media, Jum'at (1/8/2025).
Baca Juga : Disiarkan Live, Empat Kandidat Sekda Surabaya Adu Gagasan di Tahap Presentasi
Ia menyebut, sebelum menyampaikan rekomendasi, pihaknya sudah berdiskusi dengan Disporapar Kota Malang, Kwaran, dan Kwarcab. Dari hasil komunikasi tersebut, nama Ginanjar memang diusulkan untuk maju dalam kontestasi Ketua Kwarcab Pramuka Kota Malang.
“Rekomendasi ini kan hanya jadi bahan untuk mereka. Penentunya tetap ada di enam suara, yaitu lima Kwaran dan satu Kwarcab. Karena mereka setuju, ya sudah. Rekomendasi ini bukan berarti langsung lolos, tapi hanya sebagai syarat agar bisa mengikuti pemilihan,” tegas Wahyu.
Terkait kekhawatiran publik mengenai potensi politisasi organisasi Pramuka, mengingat Ginanjar juga menjabat sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Lowokwaru, Wahyu menegaskan bahwa semua prosedur telah mengacu pada AD/ART Gerakan Pramuka.
“Kami sudah bertanya dan mendalami aturan. Di AD/ART, yang tidak boleh adalah kepala daerah dan ketua partai politik. Jadi, posisi Pak Ginanjar tidak termasuk yang dilarang,” ungkap Wahyu.
Soal transparansi dan potensi konflik kepentingan, mengingat Pramuka merupakan penerima dana hibah dari DPRD, Wahyu menekankan bahwa seluruh proses hibah diawasi ketat oleh Disporapar sebagai dinas pengampu.
“Untuk hibah ini, penganggarannya tidak hanya satu orang. Di Komisi D saja ada banyak anggota, dan total anggota DPRD Kota Malang ada 45. Jadi, tidak bisa diklaim dikuasai satu pihak saja,” tegasnya.
Baca Juga : Awal Tahun Ajaran Picu Inflasi, Tomat hingga Telur Ikut Naik Harga di Kota Malang
Wahyu juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Malang tetap menjaga netralitas. Keputusan memberi rekomendasi didasarkan pada dorongan dari masyarakat Pramuka sendiri.
“Sebelum memutuskan ini saya juga bertanya dulu ke mereka yang datang, jadi ini bukan keputusan sepihak. Kita tetap menjaga netralitas,” tutupnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Disporapar Kota Malang per Juli 2025, jumlah anggota Pramuka aktif di Kota Malang mencapai lebih dari 22.000 orang yang tersebar di ratusan Gudep dari tingkat SD hingga SMA/SMK.
