Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Pemerintahan

Komisi A DPRD Surabaya Minta Pemkot Kaji Kembali Rencana Pemblokiran Kartu Keluarga

Penulis : M. Bahrul Marzuki - Editor : Dede Nana

11 - Jun - 2024, 09:34

Placeholder
Josiah Michael Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya

JATIMTIMES - Pemerintah Kota Surabaya hendak menertibkan Kartu Keluarga demi menetapkan data riil kependudukan yang ada. Seperti disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto ada 61.750 yang terancam dibekukan atau diblokir.

Menanggapi hal itu, Josiah Michael Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan bahwa pada prinsipnya setuju dengan penonaktifan ini. Karena untuk mendisiplinkan masyarakat terhadap data kependudukan. 

Baca Juga : Paripurna LKPJ Bupati Hendy, Diwarnai Demo Mahasiswa dan Pemberian Rapor Merah

"Tetapi ada hal-hal yang harus menjadi perhatian dari pemkot. Banyak warga kita yang tidak bisa pindah alamat dikarenakan bukan karena kemauan mereka. Misal mereka kontrak atau kos dan pemilik tempat tinggal tidak mengizinkan alamatnya dipakai," ujarnya.

Menurutnya, banyak sekali kasus seperti ini. Apalagi warga yang tinggal di perumahan dan belum terbentuk RT/RW sendiri sehingga mereka harus masuk ke wilayah tetangga mereka. 

"Tentu ini memberatkan, sehingga mereka tidak pindah. Belum lagi yang berdomisili di apartemen. Banyak pemilik apartemen juga kesulitan mencari RT/RW bahkan terkesan malas karena khawatir dengan adanya pungutan-pungutan ini. Saya sering menemukan adanya pungli ini. Karena mereka mengadukan ke saya," ungkap legislator asal Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Oleh karena itu, dirinya berharap Pemerintah Kota memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dirinya yakin ketika itu dilakukan warga atau masyarakat akan tertib administrasi dengan penuh kesadaran.

Baca Juga : Puguh Wiji Pamungkas: Infrastruktur Berbasis Digital Jadi Kunci Pembangunan Kabupaten Malang

"Jadi kasih solusi sebelum memblokir. Sehingga masyarakat ada jalan keluarnya. Di samping itu juga harus ada sosialisasi yang masif sebelum hal itu dilakukan," pungkasnya.


Topik

Pemerintahan dispendukcapil kota surabaya dprd kota surabaya kk diblokir



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

M. Bahrul Marzuki

Editor

Dede Nana