Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Politik

KPU Kota Malang Lantik 171 Anggota PPS

Penulis : Tubagus Achmad - Editor : Yunan Helmy

26 - May - 2024, 15:00

Placeholder
Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas saat melantik 171 anggota PPS Kota Malang di Harris Hotel and Convention Malang, Minggu (26/5/2024). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang telah melantik 171 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 57 kelurahan yang ada di 5 kecamatan di Kota Malang. 

Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas menyampaikan bahwa pelantikan anggota PPS ini merupakan tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. 

Dalam pilkada serentak tahun 2024 yang akan digelar pada tanggal 27 November ini, pemilih di Kota Malang akan memilih gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta wali kota dan wakil wali kota Malang. 

Aminah menyebut, sebanyak 171 anggota PPS yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatan ini telah melalui proses tahapan seleksi. Di mana masing-masing kelurahan di Kota Malang yang berjumlah 57 terdapat tiga orang di PPS di setiap kelurahan. 

"Pelantikan PPS untuk Pemikukada tahun 2024, ada 171 anggota PPS se Kota Malang di 57 kelurahan. Masing-masing kelurahan ada tiga, itu hari ini sudah dilantik langsung pemilihan ketua dan anggota," kata Aminah kepada awak media, Minggu (26/5/2024). 

Pihaknya menyebut, untuk masa kerja setiap PPS sama seperti di daerah yang lain. Yakni delapan bulan masa kerja. Di mana para anggota PPS akan bekerja enam bulan sebelum hari pencoblosan dan dua bulan setelah pencoblosan. 

"Masa kerjanya mulai enam bulan sebelum coblosan dan dua bulan setelah coblosan. Jadi total 8 bulan. Mulai hari ini dilantik sampai nanti 27 Januari 2025," ujar Aminah. 

Aminah menjelaskan, terdapat dua tugas yang dalam waktu dekat harus segera dikerjakan oleh para anggota PPS. Yakni dimulai dengan mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih atau ppdp. 

Hal itu dilakukan untuk membantu PPS melakukan pemutakhiran data pemilih untuk pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, untuk pemutakhiran data pemilih dan pemetaan TPS, para anggota PPS yang lebih memahami lingkungannya. 

"Selanjutnya segera melakukan verifikasi faktual dukungan dari calon perseorangan untuk bacalon (kepala daerah) yang dari independen," tutur Aminah. 

Nantinya, masing-masing anggota PPS akan mendapatkan honorarium sama seperti dengan PPS di dalam gelaran Pemilu tahun 2024 yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-647/MK.02/2022. Di mana untuk Ketua PPS mendapatkan Rp 1.500.000; Anggota Rp 1.300.000; Sekretaris Rp 1.150.000; serta pelaksana Rp 1.050.000. 

Lebih lanjut, pihaknya berharap kepada seluruh anggota PPS yang telah dilantik dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. 

"Harapannya sebagai penyelenggara bisa berintegritas dan melaksanakan penyelenggaraan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menyukseskan Pemilukada tahun 2024 dengan lancar, sesuai dengan tugas dan kewenangan penyelenggara," pungkas Aminah.
 


Topik

Politik



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Tubagus Achmad

Editor

Yunan Helmy