Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Hukum dan Kriminalitas

Jangan Coba-Coba, Pakar Hukum: Pelaku Judi Online Bisa Terjerat Pidana Berat dan Denda Rp1 Miliar 

Penulis : Anggara Sudiongko - Editor : Yunan Helmy

12 - May - 2024, 19:03

Placeholder
Ilustrasi judi online. (pixabay)

JATIMTIMES - Praktik judi  tak asing di Indonesia. Meski dalam regulasi hukum telah jelas dilarang,  kasus judi masih marak ditemukan. Kalangan atas hingga kalangan bawah tak luput juga menjalani praktik perjudian. 

Penyelesaian kasus judi, menurut pakar hukum dari UMM (Universitas  Muhammadiyah Malang) Tinuk Dwi Cahyani MHum PhD, tergantung dari jenisnya. Sanksi pidananya pun mengintai bandar judi dan para pemainnya. 

Baca Juga : Kunjungan ke Bank Sampah Binaan MPM Honda Jatim, 15 Orang Belajar Pengolahan Sampah 

Dicontohkan,  judi togel yang mudah dideteksi dalam penyelesaiannya dapat melalui proses non-litigasi atau  penyelesaian sengketa melalui cara-cara di luar pengadilan. Hal ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat penyelesaian. "Bisa melalui restorative justice atau melalui mediasi dan seterusnya," jelas Tinuk.

Sementara itu,  judi online, ataupun jenis judi lainnya yang memanfaatkan teknologi yang lebih canggih, termasuk juga judi dengan value atau nilai yang besar, dapat menggunakan sistem peradilan pidana.  Dalam hal ini  proses penyelesaian mengunakan litigasi. Artinya penyelesaian perkara melalui proses pengadilan. Tentu ini guna memberikan efek jera sehingga tidak lagi terjadi praktik perjudian. 

Pasal yang dapat dikenakan pada pelaku judi online adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 (ayat 2). Dalam pasal ini ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kalau untuk bandar, gabungan antar UU ITE pasal 27 ayat (2) dengan UU ITE pasal 45 ayat (2).

Sementara, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 303 Ayat 1,  pelaku judi dapat terancam pidana penjara minimal 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp25 juta. 

"Kemudian, ketentuan Pasal 303 BIS Ayat (1) KUHP mengatur ancaman hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling maksimal Rp10 juta," jelasnya.

Dalam pemberantasan judi, yang perlu  menjadi perhatian adalah pemberantasan harus dilakukan sampai pada akar-akarnya. Sehingga, praktik perjudian benar-benar terminimalisir. 

"Ini harus diperhatikan. Tidak dapat disamakan, judi kelas kecil yang ada di desa-desa dengan judi kelas kakap," tambah Tinuk.

Terlebih lagi, Indonesia saat ini diketahui telah   menjadi banyak sasaran bandar judi, bahkan seakan menjadi surga bagi para bandar maupun pemain judi. Memang secara regulasi, pajak terkait perjudian memang tidak menjadi hal yang dilegalisasi. Sehingga, negara pun memang tidak memungut keuntungan atau pajak terkait hal tersebut. 

Baca Juga : Polres Malang Bongkar Komplotan Pencurian Kayu Perhutani, 2 Pelaku Masih Buron

Berbeda dibandingkan dengan Malaysia, untuk  judi online dan perjudian lainnya, tersedia tempat khusus. Bahkan sehingga di sana terdapat aliran dana yang kemudian menjadi pajak terpisah dengan perolehan pemasukan-pemasukan harta yang bersih.

Maka berkaitan tentang itu, pihaknya berharap Indonesia bebas dari praktik perjudian. Pihaknya tak ingin Indonesia menjadi tempat perjudian. Hal tersebut dimanfaatkan negara-negara lain untuk mengeruk keuntungan.

"Jangan sampai Indonesia dijadikan tempat untuk berjudi, tapi yang menikmati hasilnya malah negara-negara lain," ucapnya.

Tinuk menegaskan, peran pemerintah dan perangkat-perangkatnya dalam upaya pemberantasan sangatlah diperlukan dan berperan penting. Perna tersebut tentunya berkaitan regulasi aturan dan hukum yang tegas, serta ketegasan perangkatnya dalam penegakan hukum.

"Jangan sampai orang yang memiliki pengaruh, seperti aparat penegak hukum turut andil bermain judi. Pelaksanaannya harus tegas dan mematuhi aturan hukum," pungkasnya.


Topik

Hukum dan Kriminalitas Judi online pakar hukum sanksi judi online



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Anggara Sudiongko

Editor

Yunan Helmy