Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Pemerintahan

Kemenko Perekonomian: Percepatan Peningkatan Populasi Sapi Harus Didukung dari Hulu

Penulis : Tubagus Achmad - Editor : Yunan Helmy

07 - May - 2024, 19:12

Placeholder
Asisten Deputi Pengembangan Agrobisnis Peternakan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Pujo Setio didampingi Kepala BBIB Singosari Akbar saat ditemui di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Selasa (7/5/2024). (Foto: Tubagus Achmad/JatimTIMES)

JATIMTIMES - Asisten Deputi Pengembangan Agrobisnis Peternakan dan Perikanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pujo Setio mengungkapkan, percepatan peningkatan populasi sapi yang dimulai dari nol harus didukung dari hulu. 

"Kita bicara dari nol. Sehingga percepatan peningkatan populasi (sapi) ini harus didukung dari hulu, tengah, sampai dengan hilir," ungkap Pujo, Selasa (7/5/2024). 

Pujo menyebutkan, untuk proses dari hulu, langkah strategisnya ada di Balai Besar Inseminasi Buatan (BIBB) Singosari. Di BBIB Singosari diproduksi semen-semen beku berkualitas atau air mani dari sapi pejantan yang telah diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 

"Sehingga semen-semen beku yang berkualitas dengan jenis-jenis sapi yang diperuntukkan sesuai kebutuhan. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan mengintensifkan atau meningkatkan semen. Sehingga peruntukannya itu akan clear dan lebih jelas," jelas Pujo. 

Proses pada tingkat hulu tersebut akan mempercepat peningkatan produksi populasi sapi. Baik sapi potong maupun sapi perah. Selanjutnya pemerintah, perusahaan, peternak dan masyarakat juga harus aktif saling berkolaborasi untuk meningkatkan populasi sapi. 

"Karena pola peternakan kita itu memang harus kita geser dari tradisional konvensional menjadi komersial. Tentunya harus ada fasilitasi kepada peternak-peternak, sehingga bisa melakukan perhitungan komersial pada ternak-ternaknya yang lebih produktif lagi," terang Pujo. 

Menurut dia, sapi disimpan dan dipelihara boleh-boleh saja. Tetapi, pihaknya mendorong agar simpanan tersebut dapat terus berputar di sektor bisnisnya. Sehingga tidak terjadi kondisi stagnan pada pertumbuhan populasi sapi. Pasalnya, pertumbuhan penduduk terus maju dan kebutuhan atas produk dari sapi potong maupun sapi perah akan terus meningkat. 

Selain itu, terdapat tiga hal yang harus dilakukan dalam mendorong percepatan peningkatan populasi sapi. Yakni melakukan pengendalian impor dengan meningkatkan produksi sapi potong dalam negeri. 

"Kedua, harus ada jaminan sapi potong itu memang benar-benar siap dipotong. Ketiga, sebagai jaminan produk hewan ya setelah dipotong karena ini juga meningkatkan konsumsi dari masyarakat kepercayaan publik terhadap daging-daging yang dipotong dari dalam negeri," jelas Pujo. 

Sementara, soal percepatan peningkatan jumlah polulasi sapi yang ditujukan agar swasembada daging sapi nasional pada tahun 2026 dapat tercapai  Pujo menyebut terdapat dua pihak yang terlibat. Yakni peternak dan masyarakat selaku konsumen. 

"Pertama, peternak kita dorong agar bisa bersinegeri, untuk bisa mengembangkan usaha peternakannya. Karena nilai tukar pertenak dihitung dari rumah tangga peternak. Sehingga kalau peternaknya tidak dimajukan, maka otomatis nilai tukar peternaknya kecil," beber Pujo. 

Hal ini termasuk dalam tahapan peningkatan populasi sapi di tingkat hulu. Lalu di tingkat hilir, nantinya  Kementerian Perindustrian  maupun Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat berkolaborasi. 

"Di sisi konsumsinya untuk konsumennya. Kita menjaga harga inflasi tidak tinggi. Sehingga harus ada jaminan kesediaan dan stabilisasi harga," kata Pujo. 

Lebih lanjut, Pujo menyebutkan, bahwa Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional mengatur penyediaan pasokan serta stabilisasi harga.  "Saat ini sudah ada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang fungsi dari penyediaan pasokan dan stabilisasi harga sudah didelegasikan ke Badan Pangan Nasional," pungkas Pujo.
 


Topik

Pemerintahan Populasi sapi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sapi ketahanan pangan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Tubagus Achmad

Editor

Yunan Helmy