Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Advertorial

Kembali Sabet Penghargaan LHP WTP BPK RI, Bupati Optimis Situbondo Mandiri Fiskal

Penulis : Wisnu Bangun Saputro - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

03 - May - 2024, 12:14

Placeholder
Bupati Situbondo, Karna Suswandi saat menerima penghargaan LHP atas LKPD BPK RI Tahun 2023 di Surabaya, Kamis (2/5/2024). (Foto: Istimewa)

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali mendapatkan penghargaan LHP atas LKPD Tahun 2023 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Kamis (2/5/2024) di Surabaya.

Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi itu merupakan penghargaan yang kesekian kalinya didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo atas hasil pemeriksaan BPK RI.

Baca Juga : Tampil Gemilang di Laga Timnas Indonesia vs Irak, Nathan Tjoe-A-On Banjir Pujian Netizen

Bupati Situbondo, Karna Suswandi menyampaikan bahwa meskipun sudah mendapatkan penghargaan LHP dari BPK RI untuk kesekian kalinya, namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ke depan untuk lebih baik lagi. 

"Ada tiga poin yang menjadi titik berat dari hasil pemeriksaan BPK, yaitu tentang retribusi, honorarium dan PJU yang belum didukung dengan bukti konsumsi listrik," ujar Bupati Karna Suswandi, Jumat (3/5/2024).

Orang nomor satu di Kabupaten Situbondo itu juga mengatakan, jika sebelum dirinya memerintah memang banyak pemasangan PJU yang tidak ada meteran listrik, namun saat pemerintahannya sudah diberlakukan setiap PJU harus menggunakan meteran listrik, sehingga pengeluaran daerah bisa lebih jelas untuk konsumsi listrik PJU.

"Sebab jika tanpa meteran jika ada masyarakat yang menyambung ilegal dan tidak diketahui itu akan menjadi tanggungan daerah," ungkap bupati yang akrab disapa Bung Karna tersebut.

Namun Alhamdulillah, kata Bung Karna perlu juga disyukuri, peningkatan PAD pemerintah daerah Situbondo signifikan, dari sebelum pemerintahan Bung Karna sebesar Rp 200 miliar saat dipimpin oleh dirinya menjadi Rp 300 miliar.

“Karena dengan begitu maka, fiskal kita sudah mulai meningkat, dengan demikian kemandirian fiskal akan bisa dicapai, sebab bantuan pemerintah pusat melalui DAU semakin lama mengalami penurunan,” jelas Bupati Karna.

Baca Juga : KPU Situbondo Tetapkan 45 Anggota DPRD Terpilih, Ini Daftarnya

"Penurunan bantuan pusat ini akan berpengaruh kepada kemampuan fiskal daerah menurun sehingga banyak kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemerintahan akan menurun secara drastis jika tidak diperkuat fiskal. Cara memperkuat adalah dengan upaya meningkatkan PAD," imbuhnya.

Bung Karna menyebutkan jika peningkatan PAD merupakan satu-satunya cara yang harus dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Situbondo bisa bersaing dengan daerah lain.

"Ini harus kita kejar, sehingga ke depan kita bisa meningkatkan peran dan eksistensi pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya.(ADV)


Topik

Advertorial Pemkab Situbondo Kabupaten Situbondo opini wtp bpk



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Wisnu Bangun Saputro

Editor

Sri Kurnia Mahiruni