Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Peristiwa

DSJN Setuju dengan Menaker soal Penyesuaian Iuran BPJS Ketenagakerjaan 

Penulis : Aunur Rofiq - Editor : Yunan Helmy

22 - Apr - 2024, 14:39

Placeholder
Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Foto : BPJS Ketenagakerjaan)

JATIMTIMES - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merespons usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah terkait dengan perlunya penyesuaian besaran iuran dan manfaat program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 

Dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Ida menyebut penyesuaian tersebut diperlukan lantaran adanya kenaikan rasio klaim dari kedua program tersebut.  Adapun rasio klaim program JKM BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) mencapai 198,1% pada 2023.

Baca Juga : Triwulan I 2024, Investasi Kota Batu Capai Rp437,5 Miliar

Rasio tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2019. Pada 2019 rasio klaim program JKM tercatat hanya sebesar 55,6%.  Kemudian rasionya meningkat menjadi 120,2% pada 2020, dan 185,7% pada 2021, serta 168,1% pada 2022. 

 Ida khawatir kenaikan rasio klaim tersebut mampu memengaruhi kesehatan keuangan program JKM. Terlebih, menurut perhitungan BPJS Ketenagakerjaan pada 2023, ketahanan dana JKM hanya bertahan 39 bulan.  Pasalnya, jumlah iuran yang masuk tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk membiayai manfaat klaim.

Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien mengungkapkan pihaknya secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan program jaminan sosial, termasuk terkait ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) JKK dan JKM. Bahkan pada pertengahan 2021, DJSN telah memonitor adanya penurunan ketahanan dana JKM tersebut. 

Menurut Muttaqien, penurunan ketahanan dana JKM tersebut terjadi lantaran beberapa hal. Pertama lantaran terjadinya perbaikan untuk peningkatan manfaat pada 2019. Kedua, adanya rekomposisi iuran untuk JKP. Ketiga, adanya kebijakan relaksasi iuran di masa pandemi. Terakhir, lantaran peningkatan angka kematian peserta pada masa pandemi lalu.  

“Secara perhitungan teknokratis, apabila tidak ada perbaikan kebijakan maka ketahanan dana JKM diperkirakan akan semakin menurun signifikan pada 2027,” kata Muttaqien saat pada Rabu (17/4/2024).

 Berdasarkan hal tersebut, Muttaqien menyebut DJSN pun setuju dengan usulan Menaker untuk kementerian/lembaga  mendiskusikan secara intensif besar iuran dan perbaikan kebijakan terkait JKK dan JKM tersebut, terutama untuk segmen BPU.   

Muttaqien merekomendasikan penguatan perhitungan aktuaria harus dijadikan dasar utama pemerintah untuk menentukan besar iuran dan beserta skenario kebijakan yang akan diambil dan disampaikan kepada Presiden. 

Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga harus terus melakukan perbaikan kinerjanya untuk pencapaian peserta aktif dan kolektibilitas iuran.  “Setelah perhitungan teknokratis solid dan semua skenario perbaikan kebijakan sudah disiapkan, baru ditentukan waktunya [penyesuaian iuran],” pungkas Muttaqien.  

Sebelumnya, Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 memperkirakan rasio klaim untuk program JKM BPJS Ketenagakerjaan memiliki tren meningkat menjadi 102,5% pada 2026.  Dalam RAPBN 2024, dikemukakan rasio klaim untuk program JKM tahun 2024 diproyeksikan mencapai 87,2% serta memiliki tren meningkat dalam jangka menengah dan proyeksi aset neto tahun 2024 sebesar Rp8.550,4 miliar.  

Baca Juga : Pemprov Jatim Dorong Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk Petugas Pilkada 2024

Adapun sebagai konsekuensinya, kesehatan keuangan program JKM berpotensi mengalami penurunan dan diproyeksikan mulai tahun 2027 aset neto DJS Kematian berisiko negatif sehingga diperlukan mitigasi atas kondisi tersebut. 

Sebagai informasi, menurut PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKM dan JKK, besaran iuran JKK yang harus dibayar peserta BPU adalah 1% dari penghasilan. Nominalnya yaitu paling sedikit Rp10.000–Rp207.000. Sementara, besaran iuran untuk JKM adalah sekitar Rp6.800 per bulannya. 

Di tempat lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Madura Indriyatno memberikan tanggapannya terhadap usulan menteri ketenagakerjaan terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan. Menurut dia, respons dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang setuju dengan usulan tersebut menjadi sinyal penting bagi perlunya perbaikan dalam sistem ini.

"Kami mengapresiasi dukungan dari DJSN terhadap usulan Menteri Ketenagakerjaan terkait penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan. Ini menegaskan pentingnya langkah-langkah perbaikan untuk menjaga kesehatan keuangan program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)," kata Indriyatno.

Dia menjelaskan bahwa meningkatnya rasio klaim dari program JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) menjadi sinyal peringatan yang tidak bisa diabaikan.

 "Kenaikan rasio klaim program JKM dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tekanan terhadap kesehatan keuangan program ini. Hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk menjaga keberlangsungan program jaminan sosial bagi para peserta," pungkasnya.


Topik

Peristiwa BPJS Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK manfaat BPJS Ketenagakerjaan iuran BPJS Ketenagakerjaan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Aunur Rofiq

Editor

Yunan Helmy