Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Pemerintahan

Bupati Sanusi akan Berhentikan Kasek yang Tarik Biaya Pendidikan ke Anak Tidak Mampu dan Yatim

Penulis : Tubagus Achmad - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

11 - Apr - 2024, 12:03

Placeholder
Bupati Malang HM. Sanusi saat ditemui awak media dalam kegiatan kerjanya di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Kamis (21/3/2024). (Foto: Tubagus Achmad/ JatimTIMES) 

JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi memberikan peringatan keras terhadap para kepala sekolah di tingkat SDN dan SMPN di Kabupaten Malang terkait dengan penarikan biaya pendidikan terhadap anak yatim piatu dan anak tidak mampu. 

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu menegaskan, jika terdapat kepala sekolah yang masih melakukan penarikan biaya pendidikan kepada anak yatim piatu dan anak tidak mampu, maka dirinya memastikan yang akan membayar biaya pendidikan tersebut. 

Baca Juga : Daftar Wahana Baru Florawisata Santerra, Lengkap dengan Harga Tiketnya 

"Kalau masih ada kepala sekolah yang masih memaksa anak yatim untuk ditarik (bantuan pendidikan), suruh minta ke bupati, nanti bupati yang bayari. Itu saya pastikan, saya bayar itu. Tapi dia hanya terima bantuan satu kali itu saja, besoknya sudah saya berhentikan dari kepala sekolah, kalau terjadi begitu," tegas Sanusi. 

Pejabat publik yang memiliki latar belakang sebagai seorang guru ini mengatakan, bahwasanya dirinya telah menerbitkan Peraturan Bupati Malang tentang Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan dasar SD dan SMP. 

"Itu sudah ada peraturan bupati yang akan mengatur larangan menarik bantuan pendidikan terhadap anak yatim dan anak tidak mampu di SDN dan di SMPN," ujar Sanusi. 

Maka menurutnya, semua anak yatim piatu dan anak tidak mampu baik di tingkat SDN maupun SMPN harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan apapun. 

"Jadi anak yatim dan anak tidak mampu harus dibebaskan dari segala bentuk pungutan di SDN dan SMPN," imbuh Sanusi. 

Pasalnya, di tahun 2023 lalu terjadi kasus penarikan bantuan biaya pendidikan terhadap anak yatim piatu di salah satu SMPN di Kecamatan Kepanjen. 

Baca Juga : 8 Negara Tujuan Ekspor Kerupuk dan Keripik Indonesia, Korsel Jadi Nomor 1

"Itu terjadi di salah satu SMPN di Kepanjen, di suruh bayar tiap bulan Rp 165 ribu. Sudah bayar hampir Rp 1 juta, saya ganti," kata Sanusi. 

Pihaknya pun meminta agar para kepala sekolah dapat memerhatikan atensi khusus terkait dengan penarikan bantuan biaya pendidikan terhadap anak yatim piatu dan anak tidak mampu. 

Sanusi menegaskan, pemberhentian terhadap kepala sekolah yang masih nekat melakukan penarikan bantuan biaya pendidikan terhadap anak yatim piatu dan anak tidak mampu bukan sebuah ucapan saja. Pasalnya, kebijakan tersebut untuk menciptakan iklim yang sehat di dalam dunia pendidikan di Kabupaten Malang. 

"Ini agar anak-anak tidak mampu dan anak yatim mendapatkan kesempatan sama untuk pendidikan. Ini perlu saya sampaikan, supaya nanti anak-anak kita menjadi baik," pungkas Sanusi.


Topik

Pemerintahan Pemkab Malang Kabupaten Malang sekolah gratis pungutan liar



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Tubagus Achmad

Editor

Sri Kurnia Mahiruni