Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Ekonomi

DPRD Jatim Minta Pemerintah Permudah Produk Lokal Urus Sertifikat SNI

Penulis : Muhammad Choirul Anwar - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

07 - Apr - 2024, 18:28

Placeholder
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Agus Dono Wibawanto.

JATIMTIMES - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) Agus Dono Wibawanto meminta agar Pemprov Jatim dan pemerintah pusat membantu produk lokal, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) dalam mengurus sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal tersebut agar produk lokal IKM bisa bersaing di pasaran.

Pasalnya, banyak IKM di Jatim kalah bersaing dengan produk impor, karena kesulitan mengurus sertifikat SNI. Sehingga, produk mereka tidak bisa berkembang di pasaran.

Baca Juga : Siapa Pengisi Kursi Pimpinan DPRD Kabupaten Malang? PKB: Tunggu Instruksi DPP

“Kalau toh produk harus menggunakan sertifikat SNI menjadi standarisasi semua IKM harus dibantu agar produk SNI bisa terwujud,” kata Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu, dikutip Minggu (7/4/2024).

Lebih lanjut, Agus Dono mengatakan, sudah seharusnya pemerintah juga memberikan kelonggaran kepada IKM lokal. Sehingga, produk lokal IKM akan tumbuh berkembang dan bisa menjadi penopang ekonomi di masyarakat.

“Bayangkan saja di Malang Raya banyak kafe pasti membutuhkan gelas, piring dan mangkok. Tapi kalau produk itu dibeli dari IKM di malang raya yang tidak ber-SNI tidak boleh,” tambahnya.

Agus Dono menilai banyak produk IKM lokal yang belum ber-SNI tetapi punya kualitas yang bagus, sehingga layak untuk dikembangkan. Karena itu, pemerintah harus adil dan tidak tebang pilih, dengan memperketat pengawasan produk lokal.

“Harusnya ada keseimbangan, yang impor harus SNI. Banyak yang impor tidak SNI tetapi dibiarkan kok,” tambah anggota DPRD Jatim asal Dapil Malang Raya itu.

Baca Juga : 8 Negara Tujuan Ekspor Kerupuk dan Keripik Indonesia, Korsel Jadi Nomor 1

Agus Dono juga mendorong agar pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, agar bisa memberikan kelonggaran. Pasalnya, sebagaian masyarakat kecil banyak bergantung pada kegiatan IKM yang menjadi penghasilan utama mereka.

“Memang ada satu hal yang harusnya pemerintah pusat dan provinsi berkoordinasi dengan APH. Kalau semua produk kita yang belum SNI tidak diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi kasihan masyarakat,” tegasnya.

“Standart SNI harus dikuatkan untuk barang impor. Kalau produksi bangsa Indonesia harus dilonggarkan. Yang dirugikan siapa, nggak ada. Justru kalau barang impor tidak SNI yang dirugikan kita. Pemerintah harus koordinasi dengan Mabes Polri, jangan sampai produk yang belum SNI selalu digerebek. Kasihan mereka,” sambungnya.


Topik

Ekonomi Industri Kecil Menengah ikm sni dprd jatim



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Muhammad Choirul Anwar

Editor

Sri Kurnia Mahiruni