Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Serba Serbi

Debt Collector Meresahkan, Begini Penjelasan Pakar tentang Kewenangannya dalam Penagihan

Penulis : Anggara Sudiongko - Editor : Yunan Helmy

01 - Apr - 2024, 19:25

Placeholder
Ilustrasi (pixabay)


JATIMTIMES - Perseteruan debt collector dengan nasabah kredit telah seringkali terjadi di berbagai daerah. Yang terbaru dan sempat viral, perselisihan antara debt collector dengan oknum polisi di Palembang hingga  berujung adanya penembakan dan penusukan.

Dari informasi, saat itu oknum polisi yang bersama anak dan istrinya dihadang oleh 12 orang yang diduga merupakan debt collector. Debt collector itu menghadang oknum polisi tersebut lantaran ingin menarik kendaraan yang dibawa oleh oknum polisi itu. 

Baca Juga : Pemkab Malang Terapkan Biosecurity Guna Antisipasi PMK hingga LSD

Kendaraan tersebut diduga merupakan kendaraan berstatus kredit. Dan  saat itu pembayarannya disebut menunggak selama hampir dua tahun. 

Dari peristiwa tersebut, lantas bagaimana sebenarnya hak atau kewenangan debt collector dalam penagihan?

Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dwi Ratna Indri Hapsari SH MH menyampaikan bahwa 
sebenarnya tidak ada peraturan yang menuliskan terkait kewajiban bank untuk memiliki penagih utang, baik di peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan maupun Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi. 

Terlepas dari itu, pihak bank dapat menggunakan jasa penagihan yang memang bukan bagian dari bank. Kemudian, adanya debt collector ini merupakan hal yang legal. Legal dengan catatan bahwa kegiatannya harus berada dibawah payung badan hukum, baik itu PT, koperasi ataupun yang lainnya dan memiliki izin usaha yang resmi dari pihak terkait. Lebih dari itu, SDM (sumber daya manusia) yang berada di dalamnya juga harus memiliki sertifikasi  penagihan atau lisensi.

"Jadi debt collector tidak hanya berpostur besar dan berparas garang, tapi yang lebih penting adalah sudah memenuhi syarat sebagai penagih utang," tambahnya. 

Selain itu, dalam  penagihan pelru memperhatikan kaidah yang ada. Banyak kasus dalam penagihan berujung problem dan perdebatan. Hal ini banyak muncul karena dikesampingkannya etika dalam  penagihan. 

Selain itu, terdapat regulasi dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  No. 19/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam bertugas melakukan penagihan, petugas harus dilengkapi dengan kartu identitas resmi dengan foto diri. Kemudian, penagihan juga harus dilakukan dengan cara tanpa ancaman, kekerasan ataupun tindakan yang bersifat memalukan atau mencemarkan peminjam  baik bersifat langsung ataupun melalui cyber bullying.

“Penagihan tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Hindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri," ungkap Dwi Ratna.

Lebih dari itu, penagihan dilakukan  dengan cara terus-menerus yang bersifat menganggu. Penagihan dilakukan melalui  jalur pribadi ataupun penagihan yang bersifat pada dominasi nasabah atau peminjam.

Baca Juga : Polres Malang Beberkan Tips Terhindar Uang Palsu, Ciri-cirinya Juga Bisa Diketahui Tuna Netra

Maka dari itu, dengan berbagai regulasi yang ada, pihaknya menegaskan bahwa debt collector harus mematuhi aturan yang ada.

Dengan mematuhi aturan yang ada, maka kejadian-kejadian yang tak mengenakkan dalam penagihan dapat berjalan dan berlangsung dengan baik.

“Menjadi seorang penagih utang adalah pekerjaan yang legal selagi mematuhi koridor yang telah diatur. Jangan sampai bertentangan dengan etika yang sudah ditentukan," kata Dwi Ratna.

Sebaliknya, jasa penagihan yang melakukan tindakan yang melanggar aturan, maka pastinya dapat dikenakan aturan hukum yang dapat diproses secara pidana.

Namun di sisi lain, sebagai debitur, tentunya  harus memahami kewajiban. Termasuk juga mampu mengukur kemampuan diri, apakah mampu membayar kewajiban utangnya..

"Jika merasa tidak mampu, maka lebih baik tidak melakukan pinjaman daripada harus berurusan dengan penagih utang atau jasa pembiayaan,” pungkasnya.

 


Topik

Serba Serbi debt collector etika debt collector cara kerja debt collector



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Anggara Sudiongko

Editor

Yunan Helmy