Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Politik

Sidang Lanjutan Pelanggaran Administrasi, Kuasa Hukum DPP PAN: Tidak Ada Dasar Hukum untuk Rekapitulasi Ulang

Penulis : Moh. Ali Mahrus - Editor : Nurlayla Ratri

01 - Apr - 2024, 19:26

Placeholder
Suasana sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu yang digelar di kantor Bawaslu Jemebr (foto : Moh. Ali Makrus / Jember TIMES)

JATIMTIMES – Sidang Pemeriksaan pelanggaran Administrasi Pemilu, yang digelar di kantor Bawaslu Jember, Senin (1/4/2024) kembali dilanjutkan, dengan pembuktian dari pelapor, yang juga menghadirkan 2 saksi.

Dalam sidang yang dihadiri oleh 5 anggota PPK Kecamatan Sumberbaru, pihak pelapor, dalam hal ini DPP PAN yang dihadiri oleh 3 kuasa hukumnya, yakni doctor Rahmat, Habib Zaini, dan Wiwin Ariesta, juga membawa bukti pembanding dari 105 TPS se Kecamatan Sumberbaru Jember.

Baca Juga : Tips Masak Santan agar Bebas Kolesterol, Makan Tenang Tanpa Takut

Doktor Rahmat, selaku tim kuasa hukum DPP PAN, dalam kesempatan tersebut menyatakan, bahwa terkait pelaporan perkara 001 yang di layangkan ke Bawaslu, pihaknya menilai, bahwa proses rekapitulasi ulang yang dilakukan di Kecamatan Sumberbaru, tidak ada dasar hukumnya.

Hal ini diketahui, setelah dua saksi yang dihadirkan, yakni Alfian Zuhdi selaku wakil ketua DPD PAN Jember, dan Suhartono selaku saksi PAN tingkat PPK di Kecamatan Sumberbaru, memberikan kesaksian, bahwa tidak ditemukan adanya kejadian-kejadian yang mengharuskan adanya rekapitulasi ulang.

“Terkait laporan kami perkara 001, terhadap prosedur dan tata cara rekapitulasi ulang di Tingkat kecamatan, yang disidangkan hari ini, dari keterangan 2 saksi yang kami hadirkan, kami menilai, bahwa rekapitulasi ulang di 105 TPS di kecamatan Sumberbaru, tidak ada dasar hukumnya,” ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, dalam Pasal 95 PKPU 5, syarat rekapitulasi ulang bisa dilakukan berdasarkan 7 point, “Dimana beberapa diantaranya ketika ada huru hara saat rekapitulasi, tidak ada akses atau rekapitulasi dilakukan di ruang tertutup, rekapitulasi pindah tempat tanpa ada alasan, juga bencana saat melakukan rekapitulasi,” ujarnya.

Namun dalam rekapitulasi ulang yang dilakukan di Kecamatan Sumberbaru, poin-poin persyaratan tersebut tidak ditemukan, sehingga rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru, dinilai jelas melanggar administrasi pemilu.

Baca Juga : HUT ke-110 Tahun Kota Malang, Dinsos-P3AP2KB Komitmen Berikan Layanan Terbaik untuk PPKS

Seharusnya, tambah Rahmat, ketika ada partai yang melaporkan adanya perselisihan suara antar caleg yang dilaporkan ke Bawaslu, rekomendasinya bukan rekapitulasi ulang, tapi penyelesaian di internal partai.

Seperti diketahui proses rekapitulasi suara tingkat PPK Sumberbaru beberapa waktu lalu, mendapat protes dari beberapa partai politik peserta pemilu, tidak hanya satu partai, beberapa partai melaporkan ke Bawaslu Jember, adanya praktek manipulasi data, Dimana laporan ini diawali dari Partai Golkar, kemudian Partai Gerindra, PPP, dan juga PKS. (*)


Topik

Politik Jember Sumberbaru rekapitulasi suara PAN



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Moh. Ali Mahrus

Editor

Nurlayla Ratri