Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Peristiwa

Adem Ayem Tak Kritik Jokowi, Perguruan Tinggi di Kota Pahlawan Kemana?

Penulis : M. Bahrul Marzuki - Editor : Dede Nana

02 - Feb - 2024, 18:34

Placeholder
Presiden RI, Joko Widodo (Instagram)

JATIMTIMES - Jelang lengser Presiden RI Joko Widodo mendapatkan kritikan yang cukup tajam pada awal tahun 2024 ini. Tak tanggung kali ini datangnya dari dunia kampus atau perguruan tinggi.

Beberapa lembaga perguruan tinggi yang ramai menyampaikan kritik kepada Jokowi sebut saja Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) dari Yogyakarta dan kemudian belakangan ini juga datang dari Universitas Indonesia (UI) di Jakarta.

Baca Juga : Anggota GTRA Banyuwangi Minta Warga Sabar Tunggu Jadwal Pembagian Sertifikat Reforma Agraria 

Protes ini diprediksi bakal terus bermunculan dari kampus negeri maupun swasta. Lantas bagaimana dengan di Kota Surabaya? Seperti diketahui di Kota Pahlawan ini juga terdapat banyak kampus. Untuk yang negeri sebut saja; ITS, Unair, Unesa, UPN dan termasuk juga UINSA. Sejauh ini di beberapa kampus tersebut terlihat adem ayem. Tak ada yang sampai protes atau hingga mengeluarkan petisi kepada Jokowi.

Seperti diketahui para civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia rama-ramai mengeluarkan sikap mengkritisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2024. Guru-guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi melalui 'Petisi Bulaksumur'. 

Petisi tersebut dibacakan dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, DIY, akhir Januari lalu. Ia didampingi sejumlah guru besar lain di UGM dan juga unsur mahasiswa yang diwakili di antaranya oleh Ketua BEM KM Gielbran M. Noor.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Koentjoro.

Adapun beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir; serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.

Melihat fenomena ini, Guru Besar Universitas Surabaya (UBAYA), Prof. Hesti Amirwulan menyampaikan jika sebenarnya dia sudah coba menghubungi beberapa teman untuk inisiasi seperti kampus lain. 

"Tapi saya tanya Unair gak ada keberanian untuk itu, ITS secara personal ada tapi gak ada yang menginisasi," ujarnya, Jum'at (2/2).

Baca Juga : Klarifikasi Soal Cuitan Senggol Perceraian Ria Ricis, Kemal Palevi: Saya Nggak Bercanda 

Menurut dia auranya yang terjadi di Surabaya sampai saat ini memang adem ayem. "Tak ada gelora pahlawannya yang katanya ini Arek Suroboyo, bahkan simbol bambu runcing ada di Surabaya," tegasnya.

"Kemudian sebutan sebagai Kota Pahlawan, Arek Suroboyo pemberani, tapi ternyata sampai hari ini belum ada kampus yang menginisasi seperti itu," lanjutnya kembali.

Tentang keresahan-keresahan dari dunia kampus ini Hesti memakluminya untuk saat ini. "Kalau kita lihat, kita punya satu suasana batin yang sama. Bahwa kondisi sekarang ini sebetulnya ada kemunduran demokrasi. Kita sudah merasakan tahun 1998 itu menghendaki yaitu menuju negara yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia bahkan kita mengecam perilaku yang terjadi pada rezim orde baru," beber mantan Wakil Ketua Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2007-2012 ini.

Saat itu jelas Hesti rezim dari orde baru dikecam habis-habisan. "Sebagai rezim otoritarianisme yang tak menghormati demokrasi, menghargai kedaulatan rakyat. Ternyata akhir ini ditunjukkan secara terang benderang oleh pimpinan negara, oleh presiden oleh pak Jokowi justru yang mencederai prinsip demokrasi," tegasnya.

Lanjutnya, Jokowi sama-sekali menutup mata dan telinga tentang keterlibatannya di dalam nepotisme. "Yang itu adalah mencederai demokrasi. Dan kampus itu adalah kampus sebagai satu institusi yang harus menegakkan kebenaran, keadilan, prinsip etika. Kampus itu harus menjadi menara air yang bisa memberikan prinsip mencerdaskan kehidupan berbangsa. Nah ini dengan apa yang dilakukan pak Jokowi dan kroninya ini menunjukkan hal berbeda," imbuhnya.


Topik

Peristiwa kritik ke jokowi jokowi kampus di surabaya



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

M. Bahrul Marzuki

Editor

Dede Nana