Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Penyertaan Modal Perumda Dikepras, Ini Alasan DPRD Kota Malang

Penulis : Riski Wijaya - Editor : Yunan Helmy

07 - Nov - 2023, 18:14

Placeholder
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. (Foto: Humas DPRD Kota Malang).

JATIMTIMES - Anggaran penyertaan modal bagi perusahaan umum daerah (perumda) di Kota Malang dipangkas untuk tahun 2024 mendatang. 

Bahkan berdasarkan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024, dua dari tiga perumda yang ada di Kota Malang bakal tidak mendapat anggaran penyertaan modal.  Kedua Perumda tersebut yakni Perumda BPR Tugu Artha dan Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas). 

Baca Juga : Mau Diskon Tiket Fun Bike Segara, Yuk Kunjungi djalanin.com

Pada rancangan awal, Perumda BPR Tugu Artha dialokasikan akan mendapat penyertaan modal sebesar Rp 1,5 miliar. Namun dalam pembahasan KUA-PPAS, hal tersebut tak mendapat restu. 

“Ada pengurangan sebesar Rp 1.5 miliar untuk PT BPR Tugu Artha Sejahtera. Jadi, itu memang sudah tidak boleh ada penyertaan modal. Karena sudah maksimal, sesuai dengan aturannya,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Selasa (7/11/2023). 

Nasib serupa juga dialami oleh Perumda Tunas. Pada rancangan awal, Perumda Tunas direncanakan mendapat penyertaan modal sebesar Rp 2,6 miliar. Namun hal itu lagi-lagi tak direstui dalam pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 mendatang. 

"Di rancangan KUA-PPAS APBD 2024 ada pengeluaran pembiayaan Rp 2,6 miliar, tapi dalam pembahasan ada efisiensi itu. Jadinya gak ada (penyertaan modal)," imbuh Made.

Made mengatakan, untuk Perumda Tunas, pihaknya tak bisa membuat banyak pilihan. Pasalnya, pada tahun 2023 ini sebenarnya Pemkot Malang telah menggelontorkan anggaran penyertaan modal sebesar Rp 7,6 miliar. Namun karena beberapa pertimbangan, hal itu tak dapat dilanjutkan. 

“Kemarin (APBD 2023) sudah ada penyertaan modal Rp 7,6 miliar. Itu pun masih belum ada laporan jelas ke kami. Jadi  selama Perumda Tunas belum menguntungkan, belum ada laba, tidak akan kita tambah penyertaan modalnya Karena yang  2023 ini belum ada laporan,” terang Made. 

Sementara itu, untuk Perumda Tugu Tirta, ada pengurangan penyertaan modal. Dari rancangan awal sebesar Rp 15 miliar, alokasi anggaran yang mendapat restu akhirnya hanya sebesar Rp 5 miliar. Ada pengurangan yang cukup besar, mencapai Rp 10 miliar. 

Bahkan sebenarnya, Perumda Tugu Tirta mengajukan tambahan penyertaan modal hingga Rp 59 miliar. Namun dengan keterbatasan anggaran, hal itu tak dapat dilakukan oleh Pemkot Malang melalui APBD 2024. 

Baca Juga : Menuju Indonesia Emas, Kearifan Lokal untuk Keunggulan Pendidikan Kota Mojokerto

"Untuk Perumda Tugu Tirta meminta penyertaan modal Rp 59 miliar sehingga tidak mungkin," ungkap Made. 

Atas kondisi tersebut, DPRD Kota Malang berencana untuk meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengajukan ke pemerintah pusat. Sehingga dirinya pun berharap besar bahwa rencana itu dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat. 

"Karena tidak mungkin itu dibantu Rp 10 miliar, di penyertaan modal Rp 20 miliar, itu gak bisa. Karena ini satu kesatuan. Untuk pipanisasi dan lain-lain itu Rp 59 miliar. Jadi  diharapkan itu ada bantuan dari PU pusat. APBD kita gak mampu. Kalau dipaksakan, yang lain nanti yang terganggu,” urainya.

Made mengatakan bahwa pengurangan pengeluaran pembiayaan modal ini merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD murni tahun 2023 yang belum tersedia. Menurut dia, Banggar akan menunggu LKPJ tersebut, yang akan dilaporkan pada awal tahun 2024.

Jika terdapat laba yang cukup, nantinya penyertaan modal baru akan dipertimbangkan dalam APBD murni 2025, bukan dalam APBD murni 2024 atau perubahan anggaran keuangan (PAK) 2024. 

"Ya kita lihat nanti. Kalau memang laba, kita sertakan modal penyertaan di 2025. Gak bisa di APBD murni 2024 maupun di perubahan anggaran keuangan 2024, harus di APBD murni 2025,” pungkas Made. 


Topik

Pemerintahan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Riski Wijaya

Editor

Yunan Helmy